Penyerahan LKPD unaudited ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, bersama dengan para kepala daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyoroti berbagai tantangan kesejahteraan yang masih dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat. Ia mengutip petuah dari Prabu Siliwangi yang menekankan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan harus menjadi tujuan utama dalam kehidupan masyarakat.
Ia juga menyoroti tingkat kemiskinan yang masih berada di angka 7,08%, dengan beberapa kabupaten mencapai 10-11%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat masih sebesar 6,75%, setara dengan 1,6 juta jiwa dari total 25 juta angkatan kerja.
Menurutnya, Jawa Barat tidak akan menjadi provinsi yang istimewa jika kabupaten dan kotanya tidak memiliki keunggulan masing-masing. "Kita harus berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan, karena hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan," ujarnya.
Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun ini, penyerahan LKPD dilakukan lima hari lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan, sebuah pencapaian yang diapresiasi oleh BPK.
Pertama, ia menyoroti kondisi defisit anggaran yang masih terjadi di berbagai daerah. Banyak pemerintah daerah yang tidak mampu membayar seluruh tagihan belanja tahun berjalan.
Hal ini bukan masalah sederhana, karena meskipun defisit dapat terjadi, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengelola dana agar tidak melanggar aturan penggunaannya.
Hal ini berisiko menyebabkan berbagai masalah, termasuk bencana banjir akibat alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ia menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah daerah agar aset-aset tersebut tidak dialihkan atau disalahgunakan.
Ketiga, ia menyoroti ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi. Masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penyajian properti investasi dan kebijakan akuntansi yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17.
Pemerintah daerah perlu segera menyesuaikan mekanisme pertanggungjawaban keuangan dengan aturan yang berlaku, termasuk perubahan terkait standar perjalanan dinas yang kini mengacu pada sistem at cost sesuai SEB Kemenkeu dan Kemendagri 2024.
Kelima, ia menyoroti pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masih belum tertib. Dalam pemeriksaan, BPK menemukan bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di beberapa satuan pendidikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Laporan keuangan yang tidak lengkap serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) menjadi perhatian serius.
Keenam, ia menekankan bahwa data pajak bumi dan bangunan (PBB) di berbagai daerah masih belum diperbarui secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan pendapatan pajak daerah belum optimal dan berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan daerah.
Ketujuh, ia menyoroti belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) pada tahun anggaran 2024, terutama terkait penyelenggaraan Pilkada serentak. BPK meminta pemerintah daerah memastikan bahwa penggunaan anggaran untuk hibah dan bansos harus sesuai dengan regulasi yang berlaku agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Penyerahan LKPD 2024 ini menjadi tolok ukur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan berbagai tantangan yang ada, mulai dari defisit anggaran hingga tata kelola aset daerah, pemerintah daerah harus semakin berbenah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan BPK, diharapkan keuangan daerah di Jawa Barat dapat dikelola dengan lebih baik. Seperti yang dikatakan Sekda Jawa Barat, "Mari kita bertaruh untuk Jawa Barat. Kita harus berani menghadapi tantangan demi kesejahteraan masyarakat."
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Dede Soleh Saepul
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
