Forum tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Camat Cibeureum, para lurah, serta perwakilan dari lembaga kemasyarakatan. Dalam forum ini, Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi wilayah.
Ia menambahkan bahwa peningkatan PAD akan difokuskan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, para pelaku usaha di Kota Sukabumi wajib hukumnya memiliki izin resmi dan taat pada regulasi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Setelah forum di Kecamatan Cibeureum, kegiatan FPD berlanjut ke Bappeda Kota Sukabumi. Forum ini mempertemukan seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan rencana strategis masing-masing dengan visi dan misi kepala daerah. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD.
"Ada empat pilar penting yang harus menjadi fondasi kita, yakni nilai-nilai kenabian—siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah—serta sinergi antara ulama, umaro, dan aghniya,” ujarnya. “Ilmu pengetahuan dan kekuasaan harus saling menopang untuk menciptakan keadilan sosial.”
H. Ayep Zaki menambahkan bahwa pembangunan tidak boleh bersifat eksklusif dan tersegmentasi. Pemerintah harus hadir untuk semua kalangan, termasuk kelompok masyarakat miskin (fuqoro). Jika keempat unsur ini, ulama, umaro, aghniya, dan fuqoro, bersatu, maka cita-cita mewujudkan kesejahteraan akan menjadi nyata.
“Saya ingin agar apa yang kita bicarakan tidak hanya menjadi wacana, tetapi terbukti dalam implementasi nyata. Dari pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, hingga pelayanan publik yang adil dan merata,” kata Wali Kota Sukabumi.
Dalam forum tersebut, ia juga menggarisbawahi pentingnya digitalisasi tata kelola pemerintahan, termasuk sistem persuratan dan pelayanan publik yang sesuai dengan standar BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Hal ini penting untuk membangun efisiensi dan akuntabilitas birokrasi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, menyampaikan bahwa Renstra Bappeda mengacu pada visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta menyesuaikan dengan program prioritas setiap SKPD. Forum ini menjadi wadah untuk mengonsolidasikan seluruh masukan menjadi kebijakan makro pembangunan kota.
Asep menambahkan bahwa perencanaan tematik menjadi pendekatan utama dalam penyusunan Renstra. “Setiap SKPD harus menyusun perencanaan lima tahunan yang sesuai dengan tupoksi masing-masing, baik di bidang perizinan, kebersihan, kesehatan, sosial, ketertiban, maupun ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Dengan berakhirnya rangkaian Forum Perangkat Daerah ini, diharapkan semua pihak mampu mengimplementasikan hasil pembahasan menjadi aksi nyata di lapangan. Pemkot Sukabumi optimistis, dengan fondasi visi IMAN (Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis), pembangunan lima tahun ke depan akan berjalan inklusif dan berkeadilan.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Dede Soleh Saepul
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
