Mendagri Tito Karnavian: Lulusan IPDN Harus Jadi Agen Perubahan Profesional dan Siap Tugas di Seluruh Nusantara

“IPDN adalah kawah candradimuka bagi para pamong praja muda. Lulusan IPDN harus menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia,” tegas Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam amanatnya saat memimpin Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII Tahun 2025, Senin (28/7) pagi.

Upacara sakral tersebut digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, para gubernur dari berbagai provinsi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana mengikuti prosesi pelantikan secara daring dari Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.

Dalam amanatnya, Mendagri menyampaikan pentingnya peran IPDN sebagai motor penggerak pembentukan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berdedikasi tinggi. Ia menegaskan, lulusan IPDN bukan hanya dituntut siap kerja, tetapi juga mampu menjadi teladan dan ilmuwan kebijakan yang berbasis teori dan data.

Tito menjelaskan bahwa saat ini IPDN telah berkembang pesat dengan memiliki tiga fakultas utama, yakni Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Seluruh fakultas ini tersebar di delapan kampus IPDN di berbagai wilayah Indonesia.

Selain jenjang sarjana terapan, IPDN juga memiliki program magister dan doktoral. Hingga saat ini, tercatat telah meluluskan 2.214 magister dan 179 doktor dalam bidang pemerintahan. Hal ini menunjukkan IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang serius dalam membentuk intelektual birokrasi.

Menurut Mendagri, Presiden RI selalu menekankan bahwa negara besar bisa bertahan jika memiliki tiga kekuatan utama yaitu militer yang kuat, aparat keamanan dan intelijen yang sigap, serta birokrasi sipil yang profesional. Dalam konteks inilah, IPDN memegang peranan penting sebagai pilar ketiga dalam menjaga dan menjalankan roda pemerintahan.

“Lulusan IPDN harus menjadi ASN profesional yang sanggup menjalankan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Tito. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, sehingga membutuhkan ASN yang tangguh dan siap bekerja di berbagai medan.

Tito menekankan pentingnya karakter kuat dan fisik prima bagi para lulusan IPDN agar mampu mengabdi di daerah-daerah dengan kondisi geografis dan sosial yang beragam. Dari pulau terpencil hingga perkotaan, dari pegunungan hingga pesisir, ASN hasil didikan IPDN harus bisa beradaptasi dan tetap memberikan pelayanan terbaik.

Sebagai bentuk pengakuan akademik, para pamong praja muda IPDN diberikan gelar Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan. Gelar ini merupakan pengukuhan atas kompetensi praktis dan ilmiah yang harus dimiliki para lulusan.

“Lulusan IPDN bukan hanya praktisi, tapi juga ilmuwan kebijakan. Kita ingin mereka mampu merumuskan kebijakan berbasis teori dan data,” ujar Mendagri.

Ia menekankan bahwa teori tanpa kebijakan hanyalah wacana, sementara kebijakan tanpa teori hanya spekulasi. Oleh sebab itu, integrasi antara kemampuan praktis dan keilmuan menjadi keharusan bagi para lulusan.

Dalam pelantikan kali ini, para pamong praja muda yang telah menyelesaikan pendidikan kini resmi menyandang status sebagai ASN. Setelah pelantikan, mereka akan segera ditempatkan di berbagai penjuru Indonesia, siap mengabdi untuk negeri.

Mendagri pun mengingatkan bahwa perjalanan karier mereka baru dimulai. Dengan masa kerja yang bisa mencapai 30 hingga 40 tahun, ia mengharapkan para lulusan terus menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, dan menjadi teladan di instansi masing-masing.

Salah satu program strategis yang tengah didorong Kemendagri adalah pengiriman lulusan IPDN ke luar negeri untuk studi lanjut, terutama dalam program magister dan doktoral melalui skema beasiswa LPDP. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan, memperluas jaringan internasional, dan menyerap nilai-nilai budaya birokrasi di negara maju.

“Sekarang sudah ada 50 lulusan IPDN yang melanjutkan S2 di luar negeri. Tahun ini ada 27 orang, dan tahun depan kami targetkan minimal 100 lulusan dengan beasiswa LPDP,” ungkap Tito.

Dengan pengalaman studi di luar negeri, para ASN lulusan IPDN diharapkan memiliki wawasan global, semangat antikorupsi, serta kedisiplinan tinggi yang kelak akan membawa perubahan positif bagi birokrasi dalam negeri.

Tito juga menekankan pentingnya para alumni untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika pelayanan publik, dan loyalitas terhadap negara. Mereka harus mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan pelantikan ini, diharapkan hadir generasi baru ASN yang unggul secara akademik dan siap menghadapi tantangan nyata dalam pembangunan bangsa. Sebuah langkah awal menuju Indonesia yang lebih baik, dari kampus IPDN ke pelosok-pelosok tanah air.

Pewarta : Kang Warsa

Dokumentasi : Dede Soleh Saepul

DOKPIM KOTA SUKABUMI

Pranata Kehumasan

Ross Pristianasari