SUKABUMI--Pemkot Sukabumi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memaksimalkan pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2).
Caranya dengan menggencarkan program Nganjang ka Kelurahan (Ngakeul) atau roadshow penyerahan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2023 ke setiap kecamatan secara maraton. Upaya ini dilakukan kepada para ketua rukun warga (RW) di Kecamatan Cikole dan Gunungpuyuh, Jumat (14/4/2023).
Uniknya momen kali ini berbeda karena dilakukan di Bioskop Movieplex dan dihadiri Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada, dan Kepala BPKPD Andang Tjahjandi. '' Sektor PBB-P2 salah satu potensi pendapatan daerah yang terus ditingkatkan karena potensinya masih besar dalam menopang ekonomi daerah,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.
Sebab PBB P2 bisa menjadi andalan bagi pendapatan daerah. Hasil dari PBB P2 ini kata Fahmi ditujukan bagi berbagai pembangunan utamanya fisik. Misalnya untuk penataan trotoar tahun ini dari Jalan Bhayangkara hingga RM Ibu Bunut, Jalan Sudirman dan Jalan Siliwangi ditata agar wajah Sukabumi makin indah.
Sehinggga kata Fahmi, pemda memohon dukungan para RW fokus pada potensi pendapatan diantaranya PBB P2. Di mana capaian PBB P2 setiap tahunnya melebihi target. Ia menuturkan target PBB P2 pada 2022 sebesar Rp 11,1 miliar dan capaian Rp 12,152 miliar.
Sehingga melebihi target dari yang ditetapkan. Hal ini naik dibandingkan 2021 target Rp 8,8 miliar dan realisasi Rp 9,5 miliar. Sementara 2020 target Rp 8,5 miliar realisasi Rp 8,9 miliar.
Meskipun pada 2022 terkena dampak pandemi dan 2023 meningkat karena pajak kembali kepada rakyat. Di mana dari tujuh kecamatan, Kecamatan Gunungpuyuh menempati peringkat kelima dan Kecamatan Cikole peringkat ketiga dalam perolehan PBB P2 pada 2022.
PBB-P2 ungkap Fahmi, jadi darah segar bagi pelaksanaan pembangunan. Terlebih sekarang tidak bisa mengandalkan bantuan dari pusat dan provinsi, karena kondisi keuangan belum baik. Sehingga lanjut Fahmi, daerah menjaga kemandirian keuangan salah satunya PBB P2.
'' Titip para RW segera sampaikan SPPT dalam kurun waktu satu bulan telah tersampaikan,'' cetus dia. Inovasi kata Fahmi terus dilakukan diantaranya dalam SPPT ada barcode dan pembayarannya ketika memiliki tabungan di bjb lebih mudah. Intinya pada RW jadi contoh dan teladan bagi warga karena sejak awal membauar PBB P2.
'' Pembangunan berhasil jika seluruhnya terlibat secara aktif an informasi tersampaikan,'' imbuh Fahmi. Di mana, potensi pendapatan yang ada berbasiskan kolaborasi dengan RW, terutama dalam mendorong pembangunan.
