CIKOLE - Beragam cara dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi untuk optimal mengentaskan masalah kemiskinan. Salah satu upayanya dengan menggelar kompetisi inovasi, program penanggulangan kemiskinan Kota Sukabumi tahun 2019 yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Sukabumi.
Pemberian penghargaan inovasi ini diantaranya kepada enam komunitas masyarakat yang peduli pada pengentasan kemiskinan. Ke enamnya yakni Komunitas Pekamata Kecamatan Baros, Jumat Berkah Kecamatan Cibeureum, Sapulidi Kecamatan Cikole, Cipta Usaha Mandiri Kecamatan Citamiang, Kardus Kecamatan Gunungpuyuh, dan Wanita Peduli Limbah Kecamatan Baros.
'' Intervensi pengentasan kemiskinan salah satunya kompetisi inovasi ini untuk menekan angka kemiskinan agar di bawah 5 persen,'' ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Kegiatan kompetisi inovasi ini diserap dari Pemprov Jabar agar warga khususnya komunitas sadar bukan hanya pemerintah tapi komunitas melalui inovasi lokal dapat berperan mengentaskan kemiskinan yang kini di angka 7,12 persen.
- Yuk Kurangi Volume Sampah
- Pemkot Sukabumi Komitmen Wujudkan Pendidikan Agama yang Berakhlakul Karimah
- Kota Sukabumi Juara Dua Teknologi Tepat Guna Inovasi Tingkat Jabar
- SBB Bentuk Mental dan Karakter Pesepakbola Sukabumi
- Grasstrack Vespa Bangkitkan Keberanian
Fahmi mengatakan, semua menyadari benar kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang senantiasa ada di dunia ini mau negara maju dan berkembang pasti angka kemisikinan terdapat di negara tersebut. Termasuk di Kota Sukabumi sebagai kota kecil yang akan bergerak menjadi kota besar.
Penanggulangan kemiskinan lanjut Fahmi, akan terus dibahas dan didesain untuk proses pengentasan kemiskinan oleh berbagai sektor dan SKPD dalam membuat program unggulan. Misalnya di Dinas Sosial ada yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sifatnya pemberdayaan dan pemberian uang serta pemberian bahan pangan serta berbagai program pengentasan kemiskinan lainnya.
Program pusat, provinsi dan kota ini digulirkan supaya terjadi pengurangan angka kemiskinan. Sebab bila hanya dilakukan pemerintah saja hasilnya tidak akan maksimal karena pembangunan sifatnya kolaboratif.
Dulu kata Fahmi, sistem birokarasi 2.0, dimana berbagai pembangunan hanya dilakukan pemerintah dan menjadi pelaku utama tanpa melibatkan yang lain. Saat ini reformasi birokrasi 3.0 istilah dinamic birokrasi, birokrasi yang dinamis melibatkan semua level istilahnya pentahelix dan pemeirntah hanya sebatas akselerasi percepatan pembangunan isitilahnya ABCGM (akademisi, bisnis, community, government, dan media). Intinya pembangunan hanya berhasil jika ada kolabarai salah satunya dengan komunitas.
Saat ini ungkap Fahmi, ada enam komunitas berbasis wilayah yang terlibat dalam inovasi pengentasan kemiskinan. Ke depan ia berharap bukan enam komunitas melainkan ada perwakilan di kelurahan 33 untuk meringankan beban kerja pemda dan percepatan pembangunan.
Komunitas yang hadir saat ini sambung Fahmi, dapat menjadi inspirasi bagi komunitas yang lain dalam melakukan inovasi pengentasan kemiskinan. Khususnya para camat dan lurah dapat melakukan inovasi pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. '' Mudah-mudahan dengan adanya dana kelurahan antisipasi angka kemiskinan dan bisa tingkatkan sarana prasarana, pembangunan fisik dan lemberdayaan masyarakat,'' ungkap dia.
