SUKABUMI--Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi membuka bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara virtual di Balai Kota Sukabumi, Kamis (27/5). Targetnya nilai SAKIP Kota Sukabumi makin meningkat dalam upaya percepatan pelayanan kepada warga.
Momen ini dihadiri Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada, Asda Bidang Administrasi, dan narasumber Agusdin Muttaqin Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Reformasi dan Birokrasi. '' Bimtek ini membangun sebuah pemahaman yang sama terkait SAKIP yang merupakan indikator yang harus dilakukan percepatan dalam konteks pelaksanan reformasi birokrasi di Pemkot Sukabumi,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.
Kegiatan ini sangat diperlukan karena terkadang mengalami pasang surut baik sisi semangat kolobarasi dan sinergitas ketika di lapangan. Sebab kata Fahmi, dalam konteks reformasi birokrasi dan pelayanan lebih baik maka kebersamaan harus diperkuat.
Di mana ketika ada SKPD yang lemah harus menjadi tugas teman SKPD lainnya menguatkan. Intinya kolaborasi dan kebersamaan jadi kata kunci utama pencapaian SAKIP lebih baik dari waktu ke waktu.
Wali kota bersyukur alhamdilillah pada 22 April 2021 lalu Kota Sukabumi jadi salah satu daerah yang diundang Kemenpan RB mendapatkan penghargaan SAKIP. Perolehan SAKIP 2020 adalah 76,51 atau peringkat BB.
Ke depan target A karena dalam visi dan misi terutama misi ke empat termaktub tata kelola pemerintahan baik dan inovatif salah satu indikator yakni pencapaian SAKIP harus lebih baik.
Fahmi menuturkan, efektivitas perencanaan, penganggaran dan target kinerja menggambarkan budaya kerja di setiap SKPD. Dengan kebersamaan dan kolaborasi dan pemahaman yang sama serta saling menguatkan dan memotivasi pencapaian target nilai SAKIP naik dapat diwujudkan lebih awal.
'' Namun bukan hanya nilai SAKIP yang jadi tujuan utama, yang diharapkan percepatan pelayanan dan reformasi birokrasi makin baik,'' imbuh Fahmi. Target yang ingin diperoleh yakni kenyamanan masyarakat dengan keberadaan pemerintah daerah.
