Acara yang berlangsung di gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 11 November 2024 tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, serta sejumlah kepala daerah dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Kami berkomitmen memastikan agar Pilkada dilaksanakan dengan netral, termasuk meninjau potensi keterlibatan ASN dalam politik secara objektif,” ujarnya.
Menurutnya, fungsi pengawasan yang diterapkan oleh Komisi II sangat penting dalam memastikan kualitas demokrasi yang baik, terutama terkait urusan pemerintahan daerah.
Sinkronisasi dan Persiapan Teknis Pilkada Serentak
Sinkronisasi program dianggap penting untuk mewujudkan pemilihan umum yang efisien, efektif, dan aman.
"Dengan sinergi antara masyarakat, penyelenggara, dan media, kami berharap Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan minim konflik," kata Bima.
Terkait pemutakhiran data pemilih, pemerintah telah merekam sebanyak 207.110.776 data potensial pemilih.
Selain itu, Bima Arya menegaskan pentingnya kerja sama antara Satpol PP dan Linmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan.
Alokasi Anggaran dan Pengawasan Netralitas ASN
Raker juga membahas soal alokasi anggaran Pilkada yang sebagian besar dibebankan kepada APBD masing-masing daerah.
Menurut Wamendagri, pemerintah telah memastikan bahwa semua tahapan Pilkada dapat berjalan lancar dengan dukungan anggaran yang memadai.
Wamendagri menambahkan bahwa pemerintah terus mengupayakan sosialisasi terkait pengawasan dan netralitas ASN dalam Pilkada.
Setiap daerah telah diinstruksikan untuk mengaktifkan Desk Pilkada, yang akan bertugas memantau pelaksanaan pemilihan dan menanggulangi potensi masalah yang muncul.
Desk Pilkada ini diharapkan mampu mengumpulkan data, menganalisis situasi, dan memberikan rekomendasi mitigasi apabila ada indikasi konflik.
Harapan terhadap Kualitas Demokrasi
Diharapkan, penyelenggaraan Pilkada di seluruh daerah dapat berjalan secara transparan, adil, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Rapat kerja ini menjadi langkah konkret dalam memastikan kesiapan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024, demi tercapainya demokrasi yang berkualitas dan stabilitas politik yang terjaga.
Dukungan Pemkot Sukabumi terhadap Pilkada Serentak 2024
Ia menekankan pentingnya netralitas ASN sebagai bagian dari komitmen menjaga demokrasi yang sehat di Kota Sukabumi.
“Kami di Pemkot Sukabumi berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024. ASN adalah pilar penting dalam pemerintahan, dan netralitas mereka menjadi fondasi bagi proses demokrasi yang jujur dan adil,” ungkap Kusmana Hartadji.
Ia menambahkan bahwa seluruh perangkat daerah telah diberi arahan untuk menghindari tindakan atau kegiatan yang dapat mengindikasikan keberpihakan, terutama dalam menghadapi dinamika Pilkada 2024.
Kusmana Hartadji juga menyatakan bahwa Pemkot Sukabumi akan memberikan dukungan teknis dan logistik bagi kelancaran Pilkada. Selain alokasi anggaran Pilkada, Pemkot Sukabumi telah mengaktifkan Desk Pilkada sebagai pusat koordinasi dan pemantauan Pilkada.
Desk Pilkada ini akan membantu memitigasi potensi konflik, serta memantau dinamika di lapangan untuk memastikan Pilkada berjalan tertib dan aman.
“Kami telah melakukan sosialisasi intensif kepada ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas. Selain itu, Desk Pilkada akan berperan aktif dalam memantau dan menangani dinamika yang muncul selama tahapan Pilkada, sehingga apabila ada potensi ketidakstabilan dapat segera diatasi,” pungkasnya.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Dede Soleh Saepul
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
