Rapat yang dipimpin oleh Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, ini dilaksanakan di Oproom Setda Kota Sukabumi dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pj. Sekda Kota Sukabumi, para asisten daerah, Kepala Baznas, Kepala OPD, Relawan, BPBD, para camat, lurah, mitra BPBD, dan elemen masyarakat lainnya.
Kusmana Hartadji membuka rapat dengan menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang sering kali datang tanpa peringatan.
Ia mengingatkan bahwa kondisi cuaca ekstrem yang sedang berlangsung, terutama dengan curah hujan tinggi di bulan Oktober dan November, berpotensi meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di Sukabumi.
Data dan Dampak Bencana di Kota Sukabumi
Dalam sesi pembahasan, Kusmana juga memaparkan data terbaru dari BPBD hingga 5 November 2024, yang mencatat 1.198 titik bencana di wilayah Kota Sukabumi. Bencana yang tercatat meliputi banjir, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur yang tersebar di berbagai kecamatan.
Ia menekankan bahwa evaluasi ini adalah langkah untuk memperbaiki penanganan ke depan dan menyerukan partisipasi penuh dari semua pihak, terutama terkait dengan bangunan-bangunan di atas aliran sungai yang memerlukan pendekatan khusus.
Langkah-Langkah Penanganan yang Telah Dilakukan
Sejauh ini, BPBD telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi bencana di Sukabumi. Langkah-langkah yang diambil termasuk evakuasi warga terdampak, pembersihan aliran sungai dan drainase, pendirian posko darurat, serta pemberian bantuan kesehatan dan kebutuhan dasar bagi korban bencana.
Di samping itu, optimalisasi peran Kelurahan Siaga Bencana di 33 kelurahan telah ditekankan untuk memastikan respons cepat saat bencana terjadi.
Pj Wali Kota Sukabumi juga menginstruksikan BPBD untuk terus memantau prakiraan cuaca dari BMKG dan memastikan kesiapan CCTV di titik-titik rawan kemacetan untuk mendukung mobilitas darurat saat bencana.
Kolaborasi antara BPBD, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum juga ditegaskan agar setiap pihak dapat merespons dengan cepat bila terjadi keadaan darurat.
Sebagai upaya tambahan dalam mitigasi, Pemkot Sukabumi berencana untuk mengaktifkan kembali terowongan besar peninggalan Belanda yang berada di wilayah tersebut sebagai langkah pengendalian air.
Kusmana Hartadji menekankan bahwa infrastruktur ini perlu dimonitor dan dikelola untuk memastikan fungsinya berjalan optimal dalam mengantisipasi bencana.
Selain itu, Pemkot juga sedang menyiapkan layanan pengaduan dan call center khusus bencana. Layanan ini akan menjadi media bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana dan meminta bantuan darurat.
Menguatkan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
Pemerintah Kota Sukabumi juga menempatkan edukasi sebagai prioritas utama dalam strategi mitigasi bencana.
Kusmana Hartadji menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap tanda-tanda bencana harus ditingkatkan agar mereka lebih tanggap dalam situasi darurat.
Pemkot juga menginstruksikan ASN yang bertugas di lapangan untuk siap menghadapi situasi bencana dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat.
Sebagai penutup, Kusmana Hartadji menegaskan bahwa penanggulangan bencana memerlukan kerja sama semua pihak.
"Bencana adalah tanggung jawab kita bersama, dan hanya dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai instansi, kita bisa menciptakan ketangguhan dalam menghadapi tantangan ini," tuturnya.
Dengan berbagai langkah yang telah dan akan dilakukan, Pemerintah Kota Sukabumi berupaya untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi potensi bencana alam.
Harapannya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat membangun Kota Sukabumi yang lebih siap dalam menghadapi bencana di masa depan.
Pewarta : Puteri Zauhara
Dokumentasi : Dede Soleh Saepul
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
