Pada Kamis, 14 November 2024, Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Jawa Barat di Resinda by Padma Hotel Karawang. Acara ini, yang mengusung tema "Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah," dihadiri oleh 27 kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Rakor ini dibuka olehi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang menekankan tiga aspek utama dalam pemerintahan, yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian, dan pelayanan publik untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. “Apapun instansi atau sektor pemerintahannya, ujungnya tetaplah kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pada acara Gala Dinner, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, memberikan sambutan yang menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada serentak mendatang. Ia juga menandatangani komitmen bersama untuk menolak praktik pinjaman online ilegal, yang menjadi masalah serius di masyarakat.
"Kami berharap pihak perbankan juga aktif melakukan literasi kepada masyarakat untuk menekan pinjol ilegal ini. Terlalu banyak yang telah menjadi korban, dan kita tidak ingin ada korban baru, baik dari pinjol ilegal maupun praktik perjudian online," ujarnya.
Bey Machmudin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pihak kepolisian, TNI, serta lembaga terkait untuk mengatasi berbagai isu ini, sambil memberikan edukasi tentang risiko pinjol ilegal serta solusi keuangan yang lebih aman.
Menurutnya, keberhasilan dalam menangani isu-isu ini sangat tergantung pada komitmen dan sinergi bersama. "Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk memperkuat pelayanan publik yang bebas dari kepentingan politik serta membangun lingkungan masyarakat yang aman, sehat, dan sejahtera," pungkas Bey.
Sementar itu, Pj. Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyampaikan bahwa dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Jawa Barat hari ini, terdapat beberapa hal penting yang dibahas, termasuk pemaparan dari Pj. Gubernur Jawa Barat mengenai program-program unggulan yang tengah dilakukan, terutama terkait netralitas ASN dalam Pilkada serentak mendatang.
Kusmana Hartadji menegaskan komitmen untuk menjaga netralitas ASN dan memastikan pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan.
“Berbagai program unggulan dan kebijakan dari pusat dan provinsi menjadi panduan bagi kita di kabupaten/kota untuk menyesuaikan target pembangunan yang lebih terukur dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Kusmana Hartadji mengungkapkan dukungan penuh terhadap kesepakatan bersama untuk menolak praktik pinjaman online ilegal, yang menjadi salah satu isu penting dalam rapat ini.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mencapai target-target pembangunan makro, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh wilayah.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi lainnya, diharapkan berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi Jawa Barat saat ini dapat diatasi.
Rakor ini dibuka olehi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang menekankan tiga aspek utama dalam pemerintahan, yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian, dan pelayanan publik untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. “Apapun instansi atau sektor pemerintahannya, ujungnya tetaplah kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pada acara Gala Dinner, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, memberikan sambutan yang menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada serentak mendatang. Ia juga menandatangani komitmen bersama untuk menolak praktik pinjaman online ilegal, yang menjadi masalah serius di masyarakat.
"Kami berharap pihak perbankan juga aktif melakukan literasi kepada masyarakat untuk menekan pinjol ilegal ini. Terlalu banyak yang telah menjadi korban, dan kita tidak ingin ada korban baru, baik dari pinjol ilegal maupun praktik perjudian online," ujarnya.
Bey Machmudin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pihak kepolisian, TNI, serta lembaga terkait untuk mengatasi berbagai isu ini, sambil memberikan edukasi tentang risiko pinjol ilegal serta solusi keuangan yang lebih aman.
Menurutnya, keberhasilan dalam menangani isu-isu ini sangat tergantung pada komitmen dan sinergi bersama. "Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk memperkuat pelayanan publik yang bebas dari kepentingan politik serta membangun lingkungan masyarakat yang aman, sehat, dan sejahtera," pungkas Bey.
Sementar itu, Pj. Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyampaikan bahwa dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Jawa Barat hari ini, terdapat beberapa hal penting yang dibahas, termasuk pemaparan dari Pj. Gubernur Jawa Barat mengenai program-program unggulan yang tengah dilakukan, terutama terkait netralitas ASN dalam Pilkada serentak mendatang.
Kusmana Hartadji menegaskan komitmen untuk menjaga netralitas ASN dan memastikan pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan.
“Berbagai program unggulan dan kebijakan dari pusat dan provinsi menjadi panduan bagi kita di kabupaten/kota untuk menyesuaikan target pembangunan yang lebih terukur dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Kusmana Hartadji mengungkapkan dukungan penuh terhadap kesepakatan bersama untuk menolak praktik pinjaman online ilegal, yang menjadi salah satu isu penting dalam rapat ini.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mencapai target-target pembangunan makro, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh wilayah.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi lainnya, diharapkan berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi Jawa Barat saat ini dapat diatasi.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Ihsan
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari