Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, pada Rabu (23/4/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan DP2KBP3A, Jl. Kenari No. 1A, dan dihadiri berbagai unsur lintas sektor.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, hadir membuka kegiatan sekaligus memberikan arahannya. Dalam sambutannya, Bobby menegaskan bahwa literasi digital harus menjadi garda terdepan dalam strategi pengendalian sosial dan pemberdayaan keluarga di era digital.
“Di era digital, tantangan kecil bisa tumbuh besar hanya karena satu unggahan. Literasi digital bukan lagi kebutuhan tambahan, ini keharusan,” ujar Bobby.
Ia mengingatkan bahwa tanpa bekal literasi digital yang kuat, keluarga mudah terpapar hoaks, narasi negatif, dan pola pikir yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
Menurut Bobby, pendekatan terhadap pengendalian penduduk, edukasi keluarga berencana, serta perlindungan perempuan dan anak harus mulai merambah ruang-ruang digital.
Hal tersebut penting agar informasi dan layanan yang ditawarkan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat modern.
“Literasi digital itu bukan hanya tentang perlindungan, tapi juga pemberdayaan. Kita bisa membuka akses informasi, layanan, dan partisipasi masyarakat lebih luas melalui platform digital,” tuturnya.
Ia pun menyoroti pentingnya menyampaikan pesan-pesan strategis dalam format yang mudah dicerna oleh generasi muda, seperti melalui konten visual, kampanye media sosial, dan ruang diskusi daring yang ramah anak dan keluarga. “Pemerintah tidak boleh gagap digital,” tegasnya.
Forum ini dihadiri oleh Ketua Bidang I TP PKK Kota Sukabumi, jajaran pimpinan DP2KBP3A, unsur organisasi perangkat daerah, forum anak dan duta genre, perwakilan akademisi, organisasi profesi, serta media lokal.
Acara berlangsung interaktif. Dimulai dengan penampilan dari Forum Anak Kreatif Sukabumi (FAKSI) dan Duta Genre, dilanjutkan pemaparan program strategis DP2KBP3A untuk lima tahun ke depan, serta diskusi lintas sektor untuk menyusun rekomendasi kebijakan.
Puncak kegiatan ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai dasar sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Renstra 2025–2029.
Proses ini menjadi tonggak penting untuk memastikan seluruh pihak memiliki visi yang sama dalam membangun sistem perlindungan keluarga yang kuat.
Melalui forum ini, DP2KBP3A Kota Sukabumi menegaskan bahwa rencana strategis ke depan tidak lagi bisa bergantung pada cara-cara lama.
Transformasi digital menjadi keniscayaan yang harus dijawab dengan langkah-langkah konkret dan kolaboratif.
Bobby pun mengingatkan bahwa isu seperti stunting, pernikahan usia dini, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap anak tak bisa lagi ditangani dengan pendekatan birokratis semata.
“Kita butuh pendekatan yang lebih luwes, responsif, dan menyentuh cara berpikir masyarakat saat ini,” katanya.
Dengan mengintegrasikan literasi digital ke dalam strategi pembangunan keluarga, DP2KBP3A ingin memastikan setiap warga, dari orang tua hingga anak-anak, bisa menjadi bagian dari solusi, bukan korban dari arus informasi yang tak terbendung.
Harapannya, hasil dari forum ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang inklusif dan berorientasi pada kemajuan.
Kolaborasi antarinstansi, organisasi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Renstra yang akan datang.
Pemerintah Kota Sukabumi, melalui DP2KBP3A, menunjukkan keseriusannya untuk menghadirkan layanan yang adaptif, berbasis teknologi, dan berakar pada nilai-nilai keadilan serta pemberdayaan.
Literasi digital bukan sekadar tren, tapi fondasi menuju masyarakat yang lebih cerdas, tangguh, dan siap menghadapi masa depan.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan DP2KBP3A, Jl. Kenari No. 1A, dan dihadiri berbagai unsur lintas sektor.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, hadir membuka kegiatan sekaligus memberikan arahannya. Dalam sambutannya, Bobby menegaskan bahwa literasi digital harus menjadi garda terdepan dalam strategi pengendalian sosial dan pemberdayaan keluarga di era digital.
“Di era digital, tantangan kecil bisa tumbuh besar hanya karena satu unggahan. Literasi digital bukan lagi kebutuhan tambahan, ini keharusan,” ujar Bobby.
Ia mengingatkan bahwa tanpa bekal literasi digital yang kuat, keluarga mudah terpapar hoaks, narasi negatif, dan pola pikir yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
Menurut Bobby, pendekatan terhadap pengendalian penduduk, edukasi keluarga berencana, serta perlindungan perempuan dan anak harus mulai merambah ruang-ruang digital.
Hal tersebut penting agar informasi dan layanan yang ditawarkan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat modern.
“Literasi digital itu bukan hanya tentang perlindungan, tapi juga pemberdayaan. Kita bisa membuka akses informasi, layanan, dan partisipasi masyarakat lebih luas melalui platform digital,” tuturnya.
Ia pun menyoroti pentingnya menyampaikan pesan-pesan strategis dalam format yang mudah dicerna oleh generasi muda, seperti melalui konten visual, kampanye media sosial, dan ruang diskusi daring yang ramah anak dan keluarga. “Pemerintah tidak boleh gagap digital,” tegasnya.
Forum ini dihadiri oleh Ketua Bidang I TP PKK Kota Sukabumi, jajaran pimpinan DP2KBP3A, unsur organisasi perangkat daerah, forum anak dan duta genre, perwakilan akademisi, organisasi profesi, serta media lokal.
Acara berlangsung interaktif. Dimulai dengan penampilan dari Forum Anak Kreatif Sukabumi (FAKSI) dan Duta Genre, dilanjutkan pemaparan program strategis DP2KBP3A untuk lima tahun ke depan, serta diskusi lintas sektor untuk menyusun rekomendasi kebijakan.
Puncak kegiatan ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai dasar sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Renstra 2025–2029.
Proses ini menjadi tonggak penting untuk memastikan seluruh pihak memiliki visi yang sama dalam membangun sistem perlindungan keluarga yang kuat.
Melalui forum ini, DP2KBP3A Kota Sukabumi menegaskan bahwa rencana strategis ke depan tidak lagi bisa bergantung pada cara-cara lama.
Transformasi digital menjadi keniscayaan yang harus dijawab dengan langkah-langkah konkret dan kolaboratif.
Bobby pun mengingatkan bahwa isu seperti stunting, pernikahan usia dini, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap anak tak bisa lagi ditangani dengan pendekatan birokratis semata.
“Kita butuh pendekatan yang lebih luwes, responsif, dan menyentuh cara berpikir masyarakat saat ini,” katanya.
Dengan mengintegrasikan literasi digital ke dalam strategi pembangunan keluarga, DP2KBP3A ingin memastikan setiap warga, dari orang tua hingga anak-anak, bisa menjadi bagian dari solusi, bukan korban dari arus informasi yang tak terbendung.
Harapannya, hasil dari forum ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang inklusif dan berorientasi pada kemajuan.
Kolaborasi antarinstansi, organisasi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Renstra yang akan datang.
Pemerintah Kota Sukabumi, melalui DP2KBP3A, menunjukkan keseriusannya untuk menghadirkan layanan yang adaptif, berbasis teknologi, dan berakar pada nilai-nilai keadilan serta pemberdayaan.
Literasi digital bukan sekadar tren, tapi fondasi menuju masyarakat yang lebih cerdas, tangguh, dan siap menghadapi masa depan.
Pewarta :Indah
Dokumentasi : Agus Rustiawandi
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari