Hal tersebut menggema dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepakatan serta Komitmen Bersama tentang Sinergi Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat, yang digelar pada Jumat, 16 Mei 2025.
Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan nota kesepakatan dan komitmen bersama antara para kepala daerah dan Kapolres se-Jawa Barat.
Tujuannya adalah memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah demi mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Penandatanganan ini menandai dimulainya kolaborasi lebih intens antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian untuk mewujudkan kondisi wilayah yang aman dan nyaman.
Dalam sambutannya, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Rudi Setiawan, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung pembangunan Jawa Barat.
“Mohon diterima, saya siap menjadi warga Jawa Barat. Yang penting, Jawa Barat maju,” ujarnya.
“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja sama. Sinergitas ini menjadi hal penting untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan,” tambahnya.
Irjen Pol. Rudi juga menekankan bahwa sinergitas ini merupakan modal penting untuk menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah yang aman bagi investasi. Ia menyoroti kekompakan antara kepala daerah dan Kapolres yang baru kali ini dilihatnya begitu erat.
“Kita ada satu tujuan bersama. Ikuti imam kita, karena saya yakin pemimpin ini ingin mensejahterakan rakyatnya. Semoga acara ini menjadi nota tulus untuk Jabar Istimewa,” tuturnya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya menggunakan beth khusus anti-preman untuk menanggulangi bentuk-bentuk kriminalitas yang makin beragam, bahkan kerap mendapat dukungan tersembunyi.
“Kami ingin Jawa Barat tenteram dan aman. Kami akan siap berkolaborasi dengan Kapolda Jawa Barat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keharmonisan dengan kepala daerah sebagai bentuk nyata kolaborasi antarinstansi.
“Selama menjabat, kita menjaga hubungan yang harmonis dengan kepala daerah. Semoga hal penting dalam acara ini benar-benar terimplementasi,” ujarnya optimistis.
“Ini adalah pelajaran penting bagi kita bahwa penjajah pun bisa membangun bangunan kokoh dari hasil teh dan perkebunan. Warisan ini mengajarkan pentingnya membangun fondasi berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, walau kepala daerah memiliki gaya berbeda-beda, seluruhnya tetap berada pada jalur visi yang sama.
“Saya memikirkan masa depan anak cucu kita, apakah mereka masih akan melihat gunung, sawah, dan alam? Atau hanya gedung dan pabrik?” ujar Kang Dedi.
Ia menyoroti dua hal penting: narasi keraguan dan kebebasan atas kepentingan pribadi yang kerap membiarkan bangsa tergantung kepada negara lain.
“Bayangkan untuk membeli ponsel 30 juta harus menjual 7 ton gabah. Jika kita tidak berubah menjadi bangsa produktif, akan muncul generasi yang hilang dan ketergantungan kepada bangsa lain,” ucapnya.
Ia juga menyoroti fenomena pembiaran dalam lalu lintas sebagai contoh konkret. “Satlantas enggan menilang karena takut dinilai negatif, anak-anak bawah umur dibiarkan membawa motor, lalu lahirlah geng motor, tawuran, dan kenakalan lainnya. Ini akan menciptakan mentalitas keras. Kita butuh akustik lingkungan yang baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur. “Apa gunanya jalan bagus jika hanya dipakai balapan liar oleh anak-anak? Apa artinya membangun di area pertanian dan hutan jika tanahnya dijual, penduduknya justru jadi buruh?” tanya Kang Dedi.
“Jawa Barat harus tumbuh menjadi wilayah yang aman bagi investasi dan nyaman bagi generasi penerus. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban,” pungkasnya.
Melalui nota kesepakatan ini, diharapkan sinergitas antara kepala daerah dan aparat penegak hukum di Jawa Barat dapat terus terjaga dan ditingkatkan demi menciptakan suasana kondusif yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Ihsan
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
