“Tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, dan merdeka dari penderitaan,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD RI, Jumat (15/8/2025).
DPRD Kota Sukabumi menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan pidato tersebut di Ruang Rapat Paripurna. Sidang dihadiri Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan undangan lainnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam suasana khidmat, seluruh peserta mendengarkan pemaparan Presiden yang menyoroti perjalanan bangsa selama delapan dekade kemerdekaan, sekaligus tantangan yang masih dihadapi.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya menyampaikan bahwa program-program pemerintah diarahkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Keduanya mengingatkan, meski banyak kemajuan, tantangan bangsa di usia 80 tahun kemerdekaan masih besar.
Kebersamaan, saling percaya, dan gotong royong disebut sebagai kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. Kebersamaan itu harus diwujudkan dalam kedaulatan rakyat, di mana rakyat berdaulat atas segala aspek kehidupan, termasuk kebudayaan bangsa.
Presiden Prabowo dalam pidatonya memaparkan perjalanan kepemimpinan nasional sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Menurutnya, para pendiri bangsa berjuang dengan diplomasi dan senjata hingga kemerdekaan diakui dunia.
Ia menguraikan kontribusi setiap presiden terdahulu. Presiden Soekarno memimpin perjuangan membentuk NKRI, mempertahankan keutuhan wilayah, dan mengintegrasikan Irian Barat. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi merata, mencapai swasembada pangan, dan menurunkan kemiskinan ekstrem.
Presiden B.J. Habibie mengenalkan teknologi tinggi dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998. Presiden Abdurrahman Wahid memperkokoh kerukunan antar suku, agama, dan ras sehingga keharmonisan bangsa semakin kuat.
Presiden Megawati Soekarnoputri memulihkan ekonomi pasca krisis, melaksanakan Pemilu langsung pertama, dan memperkuat lembaga negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi krisis keuangan global 2008, menyelesaikan konflik Aceh, serta memperkuat fondasi ekonomi adil dan merata.
Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur strategis, memperkuat konektivitas ekonomi, mengelola masa krisis pandemi COVID-19, dan memulai pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Ia juga meletakkan strategi pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa seluruh pemimpin bangsa berupaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia.
Dalam refleksinya, Presiden menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi dan kemandirian pangan. Menurutnya, kekayaan alam yang melimpah harus dikelola secara bijak demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Ia juga mengungkap bahwa transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahannya berjalan lancar dan penuh kehormatan. Hal ini menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia, yang bahkan diakui oleh para pemimpin negara sahabat.
Prabowo menilai demokrasi Indonesia adalah demokrasi khas yang sejuk, mempersatukan, dan berlandaskan budaya kekeluargaan serta gotong royong. Namun, ia menegaskan bahwa demokrasi memerlukan pengawasan agar tidak berubah menjadi kekuasaan absolut.
Korupsi disebutnya sebagai masalah besar bangsa yang ada di berbagai tingkatan birokrasi, institusi, BUMN, hingga BUMD. Ia menegaskan tidak akan menutup mata terhadap fakta tersebut.
Pada awal 2025, pemerintahannya mengidentifikasi dan menyelamatkan Rp300 triliun anggaran negara yang rawan diselewengkan. Dana tersebut berasal dari pos anggaran perjalanan dinas yang berlebihan, pengadaan alat tulis kantor yang tidak proporsional, dan sumber kebocoran lainnya.
Dana hasil penghematan dialihkan untuk program produktif yang langsung dirasakan rakyat, sesuai amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Langkah ini disebutnya sebagai bagian dari upaya penyelamatan kekayaan negara.
Prabowo mengingatkan, kebocoran kekayaan negara jika dibiarkan ibarat tubuh yang kehilangan darah terus-menerus hingga akhirnya mati. Karena itu, ia siap mengambil langkah sulit, bahkan tidak populer, demi keselamatan bangsa.
Menutup pidatonya, Presiden mengajak seluruh rakyat untuk kembali mempelajari UUD 1945 secara mendalam, bukan sekadar menjadikannya slogan. Menurutnya, rancang bangun negara yang dibuat para pendiri bangsa adalah panduan utama untuk menyelamatkan Indonesia di masa depan.
DPRD Kota Sukabumi menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan pidato tersebut di Ruang Rapat Paripurna. Sidang dihadiri Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan undangan lainnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam suasana khidmat, seluruh peserta mendengarkan pemaparan Presiden yang menyoroti perjalanan bangsa selama delapan dekade kemerdekaan, sekaligus tantangan yang masih dihadapi.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya menyampaikan bahwa program-program pemerintah diarahkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Keduanya mengingatkan, meski banyak kemajuan, tantangan bangsa di usia 80 tahun kemerdekaan masih besar.
Kebersamaan, saling percaya, dan gotong royong disebut sebagai kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. Kebersamaan itu harus diwujudkan dalam kedaulatan rakyat, di mana rakyat berdaulat atas segala aspek kehidupan, termasuk kebudayaan bangsa.
Presiden Prabowo dalam pidatonya memaparkan perjalanan kepemimpinan nasional sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Menurutnya, para pendiri bangsa berjuang dengan diplomasi dan senjata hingga kemerdekaan diakui dunia.
Ia menguraikan kontribusi setiap presiden terdahulu. Presiden Soekarno memimpin perjuangan membentuk NKRI, mempertahankan keutuhan wilayah, dan mengintegrasikan Irian Barat. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi merata, mencapai swasembada pangan, dan menurunkan kemiskinan ekstrem.
Presiden B.J. Habibie mengenalkan teknologi tinggi dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998. Presiden Abdurrahman Wahid memperkokoh kerukunan antar suku, agama, dan ras sehingga keharmonisan bangsa semakin kuat.
Presiden Megawati Soekarnoputri memulihkan ekonomi pasca krisis, melaksanakan Pemilu langsung pertama, dan memperkuat lembaga negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi krisis keuangan global 2008, menyelesaikan konflik Aceh, serta memperkuat fondasi ekonomi adil dan merata.
Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur strategis, memperkuat konektivitas ekonomi, mengelola masa krisis pandemi COVID-19, dan memulai pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Ia juga meletakkan strategi pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa seluruh pemimpin bangsa berupaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia.
Dalam refleksinya, Presiden menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi dan kemandirian pangan. Menurutnya, kekayaan alam yang melimpah harus dikelola secara bijak demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Ia juga mengungkap bahwa transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahannya berjalan lancar dan penuh kehormatan. Hal ini menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia, yang bahkan diakui oleh para pemimpin negara sahabat.
Prabowo menilai demokrasi Indonesia adalah demokrasi khas yang sejuk, mempersatukan, dan berlandaskan budaya kekeluargaan serta gotong royong. Namun, ia menegaskan bahwa demokrasi memerlukan pengawasan agar tidak berubah menjadi kekuasaan absolut.
Korupsi disebutnya sebagai masalah besar bangsa yang ada di berbagai tingkatan birokrasi, institusi, BUMN, hingga BUMD. Ia menegaskan tidak akan menutup mata terhadap fakta tersebut.
Pada awal 2025, pemerintahannya mengidentifikasi dan menyelamatkan Rp300 triliun anggaran negara yang rawan diselewengkan. Dana tersebut berasal dari pos anggaran perjalanan dinas yang berlebihan, pengadaan alat tulis kantor yang tidak proporsional, dan sumber kebocoran lainnya.
Dana hasil penghematan dialihkan untuk program produktif yang langsung dirasakan rakyat, sesuai amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Langkah ini disebutnya sebagai bagian dari upaya penyelamatan kekayaan negara.
Prabowo mengingatkan, kebocoran kekayaan negara jika dibiarkan ibarat tubuh yang kehilangan darah terus-menerus hingga akhirnya mati. Karena itu, ia siap mengambil langkah sulit, bahkan tidak populer, demi keselamatan bangsa.
Menutup pidatonya, Presiden mengajak seluruh rakyat untuk kembali mempelajari UUD 1945 secara mendalam, bukan sekadar menjadikannya slogan. Menurutnya, rancang bangun negara yang dibuat para pendiri bangsa adalah panduan utama untuk menyelamatkan Indonesia di masa depan.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Agus Rustiawandi
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
Posting Komentar untuk "Presiden Prabowo Tegaskan Kedaulatan Bangsa dan Pemberantasan Korupsi dalam Pidato Kenegaraan"
Silakan kirim saran dan komentar anda