Wakil Wali Kota Sukabumi Tekankan Kolaborasi Daerah untuk Percepatan Pembangunan Permukiman

Pemerintah Kota Sukabumi menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi I Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2026 yang diselenggarakan di Aula Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Senin (24/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (melalui Zoom), Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah terkait dari Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta para tamu undangan.

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dalam sambutannya menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, terutama mengingat kondisi geografis dan kepadatan penduduk yang menjadi tantangan utama.

Kota Sukabumi yang memiliki luas hanya 48 km² dengan penduduk 373.189 jiwa, menurutnya membutuhkan strategi penanganan yang terarah dan kolaboratif.

“Backlog perumahan kita masih di angka 11.220 unit, ditambah 3.717 rumah tidak layak huni serta 160 hektare kawasan kumuh yang harus segera ditangani,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa mahalnya harga tanah perkotaan menjadi salah satu hambatan dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa berbagai langkah intervensi terus dilakukan, termasuk program pembangunan rumah swadaya PPKT sebanyak 60 unit, penanganan 159 unit Rutilahu bantuan Provinsi pada tahun berjalan, serta 50 unit perbaikan rumah akibat bencana.

Pemerintah Kota juga menerapkan kebijakan pro-investasi dalam rangka mendukung percepatan penyediaan perumahan melalui Perwal Nomor 44 Tahun 2024 tentang pembebasan BPHTB dan Perwal Nomor 43 Tahun 2024 tentang pembebasan persetujuan bangunan, yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat sekaligus menarik investasi penyediaan hunian.

Selain itu, penyelesaian Jalan Tol Bocimi yang akan meningkatkan arus urbanisasi juga menjadi perhatian.

Pemerintah Kota Sukabumi, kata Bobby, telah menyiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang, termasuk membuka peluang pengembangan kawasan permukiman baru di wilayah pinggiran atau overcity, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

“Kita berharap rencana penguasaan wilayah ini dapat membuka kantong-kantong perumahan baru, bahkan kawasan industri ataupun ketahanan pangan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajukan permohonan dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PKP untuk tahun anggaran 2026.

Dukungan tersebut dinilai sangat penting untuk menekan backlog perumahan dan mempercepat penanganan permukiman kumuh. Sebagai penutup, Wakil Wali Kota mengajak para peserta rapat untuk menikmati suasana Sukabumi dan mencicipi kuliner khasnya.

Lebih Lanjut Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Kota Sukabumi diproyeksikan menerima sekitar 200 unit bantuan Rutilahu, sebagai bagian dari program provinsi.

“Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan jumlahnya bisa terus bertambah. Target kita masih cukup besar, yaitu sekitar 3.700 unit rumah yang membutuhkan intervensi, sehingga sinergi dari semua pihak sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menghadirkan permukiman layak huni, aman, serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Sukabumi.

Pewarta : Agung MF

Dokumentasi : Iqbal

DOKPIM KOTA SUKABUMI

Pranata Kehumasan

Ross Pristianasari