Perkuat Mitigasi Risiko Pengadaan, Wakil Wali Kota Sukabumi Buka Bimtek Satpol PP dan Damkar

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana membuka Bimbingan Teknis Mitigasi Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi, yang dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di Laska Hotel Sukabumi.

Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh 32 peserta yang merupakan aparatur pengelola anggaran, aset, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi.

Bimtek ini merupakan bagian dari kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang menghadirkan tiga narasumber, sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam sambutannya, Bobby mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang memiliki risiko tinggi, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga proses serah terima.

Kesalahan kecil dalam pengadaan, termasuk ketidaksesuaian dengan regulasi dan Standar Satuan Harga (SSH), berpotensi menjadi temuan pemeriksaan yang berdampak pada pengelolaan anggaran di masa mendatang.

Ia menyampaikan bahwa saat ini pengelolaan anggaran pemerintah telah berbasis kinerja. Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya pada triwulan pertama.

Kondisi tersebut menuntut seluruh perangkat daerah untuk lebih siap, mandiri, serta mampu melaksanakan pembangunan dan pelayanan pemerintahan secara optimal dengan mengandalkan kemampuan fiskal daerah.

Ia menekankan bahwa kegiatan bimtek ini menjadi bagian penting dari upaya mitigasi risiko sejak dini. Potensi temuan dalam pengadaan barang dan jasa harus diantisipasi agar tidak berujung pada pemotongan anggaran yang justru merugikan daerah.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai proses pengadaan sangat dibutuhkan, khususnya bagi Satpol PP dan Damkar yang memiliki tugas pelayanan publik dengan tingkat risiko tinggi.

Lebih lanjut, Bobby Maulana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen memastikan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa — transparan, akuntabel, sehat, dan sesuai ketentuan — benar-benar dipahami dan diterapkan.

Proses pengelolaan pengadaan harus berjalan sesuai standar dan SOP, serta didukung dengan pengelolaan dokumen pengadaan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Satpol PP dan Damkar dapat terus diperbaiki, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak sesuai regulasi, serta membangun budaya kerja yang profesional.

Pewarta : Indah

Dokumentasi : Fadhil - Iqbal

DOKPIM KOTA SUKABUMI

Pranata Kehumasan

Ross Pristianasari