Kegiatan tersebut digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Alun-Alun Kabupaten Kuningan, Kamis (05/01/2026), dengan mengusung tema Strategi Pengendalian Inflasi Menghadapi Ramadan–Idulfitri 2026 serta Percepatan Digitalisasi Daerah.
Pasamoan Agung ini dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, organisasi vertikal, serta para wali kota dan bupati dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas wilayah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis digital.
Inflasi Jawa Barat tetap terkendali pada angka 2,63 persen, dengan deflasi 0,09 persen pada Januari 2026. Namun demikian, menjelang Ramadan dan Idulfitri, terdapat potensi tekanan inflasi akibat meningkatnya permintaan, faktor cuaca, serta distribusi pangan.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan pasokan, kolaborasi lintas sektor, dan percepatan digitalisasi TP2DD berbasis data.
Dalam sambutan dan arahannya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan bahwa Pasamoan Agung TPID–TP2DD merupakan forum penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Ia menekankan perlunya antisipasi dini terhadap lonjakan permintaan pangan, dampak cuaca ekstrem, serta potensi gangguan distribusi yang dapat memicu inflasi.
Kegiatan high level meeting ini dipandu langsung oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman selaku moderator. Sejumlah daerah, di antaranya Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kabupaten Ciamis, dan Kota Bandung, diberikan kesempatan untuk memaparkan kondisi inflasi serta langkah-langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan.
Dalam paparannya, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menjelaskan bahwa sebagai kota perdagangan, jasa, dan transit dengan keterbatasan basis produksi pangan, Kota Sukabumi sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat inflasi. Untuk itu, Pemerintah Kota Sukabumi terus mengintensifkan berbagai langkah strategis, antara lain melalui gerakan pangan murah, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kebijakan subsidi dan pengendalian distribusi, penjaminan ketersediaan pasokan, serta pemantauan harga pangan harian.
Melalui penguatan sinergi TPID dan TP2DD se-Jawa Barat, Pemerintah Kota Sukabumi optimistis upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mendorong percepatan digitalisasi daerah yang berkelanjutan guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
| Pewarta | : Husen |
| Dokumentasi | : Dede Soleh Saepul |
DOKPIM KOTA SUKABUMI |
|
| Pranata Kehumasan | : Ross Pristianasari |
Posting Komentar
Silakan kirim saran dan komentar anda