Kick off meeting pemenuhan area perubahan reformasi birokrasi terkait Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2023 di Balroom Hotel Horison Kota Sukabumi, Senin (31/7/2023).
Momen tersebut dalam rangka meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai perundang-undangan atau regulasi yang ada. Dalam kesempatan itu Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi hadir memberikan arahan dan dihadiri pula Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, Sekda Kota Sukabumi dan para Asisten Daerah.
'' Kegiatan ini dengan semangat memahami misi ke empat yang terdapat dalam RPJMD terkait mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif,'' ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Hal ini Jadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah pelaksanana pembangunan sejak 2018 hingga 2023.
Itulah sebabnya kata Fahmi, dalam rangka mewujudkan visi ke empat itu IRH dan IKK menjadi bagian tidak terpisahkan dalam suksesi misi ke empat. Harapannya ketika IKK dan IRH dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ada tiga hal diwujdukan.
Pertama kata Fahmi, memenuhi informasi hukum yang dibutuhkan, terkadang sulit akses informasi hukum. Dengan semangat ini menyampaikan pesan kepada masyarakat bagaimana informasi hukum mudah diperoleh.
Kedua mengelola informasi hukum yang lengkap. Bagaimana mengelola dan penyimpanan informasi. Dalam konteks ini menekankan pentingnya pengelolaN infornasi hukum semangatnya ini harus muncul di pimpinan SKPD.
'' Supaya ada semangat yang sama agar penyampaian informasi hukum terpadu dan terintegrasi,'' kata Fahmi. Jangan sampai pada satu waktu cuek karena tidak butuh dan ada di satu titik waktu membutuhkan informasi hukum dan kelimpungan karena tidak terkelola dengan baik dan tidak bisa mengaksesnya.
Dalam area perubahan reformasi salah satunya deregulasi kebijakan menperbaiki IKK dan IRH. Semangat memperbaiki IKK dan IRH meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai perundang-undangan atau regulasi yang ada.
Kedua, kualitas penyusunan produk hukum daerah. Di tengah ada perubahan peraturan dan dinamika pembangunan, diminta memahami peraturan ya g baru.
Itulah sebabnya dalam IRB ada variable memperkuat koordinasi dengan kementerian dan dan meningkatkan kompentensi ASN perancang perundang-undangan.
'' Ketika IRH dan IKK nemiliki pemahaman yang sama terfiotnanya penyusunan dna pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum terpadu dan terintegrasi. Produk hukum mudah diakses masyarakat dan dengan kegiatan hari ini menguatkan.
'' Kehadiran kita membuat bangga dan bahagia masyarakat, karena mencintai Sukabumi dengan sepenuh hati,'' ungkap Fahmi. Ingat masyarajat akan nenilai kerja dan kinerja.
