Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi digelar pada Senin, 24 Februari 2025, di Hotel Horison. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.
Dengan mengusung tema "Memantapkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan," forum ini dihadiri oleh Kepala DPMPTSP Kota Sukabumi beserta jajaran, perwakilan perangkat daerah se-Kota Sukabumi, serta lembaga mitra yang berperan dalam pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Fitria Kurnianingsih, dijelaskan bahwa FPD bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2026. Penyusunan dokumen ini harus selaras dengan strategi nasional dan menjadi bagian integral dari proses pembangunan daerah.
FPD menjadi tahap awal dalam perumusan program dan kegiatan DPMPTSP. Dalam forum ini, pemangku kepentingan dilibatkan untuk memberikan masukan guna memperkuat rancangan program yang akan disusun.
"Tujuan utama dari diskusi ini adalah menyelaraskan program dan kegiatan dengan perangkat daerah terkait, memperjelas indikator serta target, serta menyesuaikan pendanaan berdasarkan pagu indikatif yang tersedia," kata Fitria.
Kepala DPMPTSP Kota Sukabumi, Iskandar Ifhan, dalam paparannya menekankan pentingnya perbaikan di bidang perizinan dan investasi guna mewujudkan masyarakat Kota Sukabumi yang inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis.
Menurut Iskandar, sektor perizinan dan investasi menjadi core business DPMPTSP. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin dipercaya oleh masyarakat. Salah satu strategi yang diterapkan adalah akselerasi perizinan melalui kajian ulang terhadap peraturan, optimalisasi layanan MPP yang kini memiliki 107 jenis layanan, serta jemput bola perizinan.
"Dari hasil pengelolaan MPP, DPMPTSP Kota Sukabumi mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah perizinan yang diterbitkan, mencapai lebih dari 20 ribu izin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan yang diterapkan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dunia usaha," jelas Iskandar.
Selain perizinan, investasi juga menjadi fokus utama DPMPTSP. Iskandar menjelaskan bahwa investasi sangat berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, Jawa Barat mencatatkan nilai investasi tertinggi di Indonesia, dan Kota Sukabumi diharapkan mampu mengikuti tren tersebut.
Namun, tantangan yang dihadapi adalah persepsi bahwa Kota Sukabumi masih dianggap sebagai kota yang tenang dan kurang memiliki daya tarik investasi. Diharapkan dengan adanya Jalan Tol Bocimi, mobilitas dan aktivitas ekonomi di Kota Sukabumi semakin meningkat sehingga menarik lebih banyak investor.
Investasi terbesar di Kota Sukabumi saat ini masih didominasi oleh sektor perumahan dan pemukiman. Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi antar-perangkat daerah menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing investasi daerah.
Sementara itu, dalam arahannya, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menekankan pentingnya semangat kekeluargaan dalam pelaksanaan FPD. Ia berharap diskusi yang berlangsung dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Pastikan penyusunan program dan kegiatan selaras dengan visi dan misi pembangunan Kota Sukabumi. Usulan yang tidak efisien dan tidak berdampak langsung bagi masyarakat sebaiknya dieliminasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bobby menekankan perlunya fokus pada pembangunan generasi muda, khususnya Generasi Z dan Alpha. Menurutnya, membangun kembali memori kolektif tentang Kota Sukabumi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap kotanya.
Beberapa tantangan lain yang dihadapi adalah ketimpangan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan kesiapan menghadapi era digital. Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi perhatian dalam diskusi ini, dengan harapan dapat segera diimplementasikan sebagai bentuk dukungan daerah terhadap kebijakan nasional.
Dalam pemaparan kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026, Pemerintah Kota Sukabumi telah menetapkan visi pembangunan yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis (IMAN)." Visi ini menjadi landasan utama dalam menyusun program prioritas pembangunan.
"Misi pembangunan yang diusung mencakup pengembangan sumber daya manusia berbasis vokasi, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan nilai agama dan budaya, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur," tuturnya.
Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah menekankan efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Program yang tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat akan dikaji ulang agar alokasi anggaran lebih efektif.
Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta bekerja sama dengan lembaga anti-korupsi guna memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Forum ini juga membahas berbagai isu strategis yang akan menjadi tantangan pembangunan Kota Sukabumi pada tahun 2026, seperti ketimpangan ekonomi, bonus demografi, urbanisasi, digitalisasi, serta tata kelola pemerintahan.
Sebagai program prioritas, Pemerintah Kota Sukabumi mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini akan melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pangan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
"Capaian indikator makro Kota Sukabumi selama periode 2022-2024 menunjukkan tren positif. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran terbuka menurun, serta angka kemiskinan berkurang," terangnya.
Dengan strategi yang telah disusun, Pemerintah Kota Sukabumi optimis menghadapi tantangan pembangunan hingga tahun 2045 dengan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan inovasi.
Di akhir arahan, Bobby Maulana optimis, Kota Sukabumi siap menjadi bagian penting dalam peta pembangunan nasional dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan mengusung tema "Memantapkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan," forum ini dihadiri oleh Kepala DPMPTSP Kota Sukabumi beserta jajaran, perwakilan perangkat daerah se-Kota Sukabumi, serta lembaga mitra yang berperan dalam pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Fitria Kurnianingsih, dijelaskan bahwa FPD bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2026. Penyusunan dokumen ini harus selaras dengan strategi nasional dan menjadi bagian integral dari proses pembangunan daerah.
FPD menjadi tahap awal dalam perumusan program dan kegiatan DPMPTSP. Dalam forum ini, pemangku kepentingan dilibatkan untuk memberikan masukan guna memperkuat rancangan program yang akan disusun.
"Tujuan utama dari diskusi ini adalah menyelaraskan program dan kegiatan dengan perangkat daerah terkait, memperjelas indikator serta target, serta menyesuaikan pendanaan berdasarkan pagu indikatif yang tersedia," kata Fitria.
Kepala DPMPTSP Kota Sukabumi, Iskandar Ifhan, dalam paparannya menekankan pentingnya perbaikan di bidang perizinan dan investasi guna mewujudkan masyarakat Kota Sukabumi yang inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis.
Menurut Iskandar, sektor perizinan dan investasi menjadi core business DPMPTSP. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin dipercaya oleh masyarakat. Salah satu strategi yang diterapkan adalah akselerasi perizinan melalui kajian ulang terhadap peraturan, optimalisasi layanan MPP yang kini memiliki 107 jenis layanan, serta jemput bola perizinan.
"Dari hasil pengelolaan MPP, DPMPTSP Kota Sukabumi mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah perizinan yang diterbitkan, mencapai lebih dari 20 ribu izin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan yang diterapkan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dunia usaha," jelas Iskandar.
Selain perizinan, investasi juga menjadi fokus utama DPMPTSP. Iskandar menjelaskan bahwa investasi sangat berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, Jawa Barat mencatatkan nilai investasi tertinggi di Indonesia, dan Kota Sukabumi diharapkan mampu mengikuti tren tersebut.
Namun, tantangan yang dihadapi adalah persepsi bahwa Kota Sukabumi masih dianggap sebagai kota yang tenang dan kurang memiliki daya tarik investasi. Diharapkan dengan adanya Jalan Tol Bocimi, mobilitas dan aktivitas ekonomi di Kota Sukabumi semakin meningkat sehingga menarik lebih banyak investor.
Investasi terbesar di Kota Sukabumi saat ini masih didominasi oleh sektor perumahan dan pemukiman. Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi antar-perangkat daerah menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing investasi daerah.
Sementara itu, dalam arahannya, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menekankan pentingnya semangat kekeluargaan dalam pelaksanaan FPD. Ia berharap diskusi yang berlangsung dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Pastikan penyusunan program dan kegiatan selaras dengan visi dan misi pembangunan Kota Sukabumi. Usulan yang tidak efisien dan tidak berdampak langsung bagi masyarakat sebaiknya dieliminasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bobby menekankan perlunya fokus pada pembangunan generasi muda, khususnya Generasi Z dan Alpha. Menurutnya, membangun kembali memori kolektif tentang Kota Sukabumi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap kotanya.
Beberapa tantangan lain yang dihadapi adalah ketimpangan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan kesiapan menghadapi era digital. Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi perhatian dalam diskusi ini, dengan harapan dapat segera diimplementasikan sebagai bentuk dukungan daerah terhadap kebijakan nasional.
Dalam pemaparan kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026, Pemerintah Kota Sukabumi telah menetapkan visi pembangunan yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis (IMAN)." Visi ini menjadi landasan utama dalam menyusun program prioritas pembangunan.
"Misi pembangunan yang diusung mencakup pengembangan sumber daya manusia berbasis vokasi, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan nilai agama dan budaya, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur," tuturnya.
Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah menekankan efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Program yang tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat akan dikaji ulang agar alokasi anggaran lebih efektif.
Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta bekerja sama dengan lembaga anti-korupsi guna memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Forum ini juga membahas berbagai isu strategis yang akan menjadi tantangan pembangunan Kota Sukabumi pada tahun 2026, seperti ketimpangan ekonomi, bonus demografi, urbanisasi, digitalisasi, serta tata kelola pemerintahan.
Sebagai program prioritas, Pemerintah Kota Sukabumi mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini akan melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pangan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
"Capaian indikator makro Kota Sukabumi selama periode 2022-2024 menunjukkan tren positif. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran terbuka menurun, serta angka kemiskinan berkurang," terangnya.
Dengan strategi yang telah disusun, Pemerintah Kota Sukabumi optimis menghadapi tantangan pembangunan hingga tahun 2045 dengan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan inovasi.
Di akhir arahan, Bobby Maulana optimis, Kota Sukabumi siap menjadi bagian penting dalam peta pembangunan nasional dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Agus Rustiawandi
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari