Pj Wali Kota Sukabumi Hadiri FPD Satpol PP dan Damkar, Bahas Prioritas Pembangunan 2026

Pada Kamis, 13 Februari 2025, Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk merumuskan perencanaan tahun 2026. Acara yang berlangsung di aula Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji. Forum ini juga diikuti oleh Pj Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, serta Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi.

Dalam kesempatan tersebut, Kusmana Hartadji menegaskan bahwa forum ini menjadi momen penting dalam menentukan program dan kegiatan prioritas untuk berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan pada tahun 2026 mendatang. Ia juga mengingatkan kembali capaian makro serta indikator kinerja utama (IKU) yang telah diraih Kota Sukabumi.

Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi mengalami peningkatan yang signifikan. Ia berharap angka pengangguran dapat terus menurun sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren positif dengan capaian 77,69 pada tahun 2024. Kusmana menambahkan bahwa angka kemiskinan di Kota Sukabumi juga mengalami penurunan, yang mencerminkan efektivitas berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dalam forum ini, Kusmana Hartadji juga memaparkan isu serta tantangan pembangunan Kota Sukabumi hingga tahun 2045. Tantangan utama yang harus dihadapi mencakup aspek perekonomian dan pemerataan pembangunan, pengembangan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata, pembangunan berkelanjutan yang mencakup infrastruktur dan lingkungan hidup.

Ketersediaan pangan bagi masyarakat juga menjadi isu penting yang disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Sukabumi. Di samping itu, dinamika kebijakan nasional dan provinsi, bonus demografi, serta perubahan sosial dan budaya menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam perencanaan jangka panjang.

Kusmana Hartadji menekankan pentingnya digitalisasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pelayanan publik dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi.

Maka, pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan yang ada dengan perkembangan teknologi guna mendukung kemajuan Kota Sukabumi.

“Perencanaan pembangunan daerah harus tetap mengacu pada Asta Cita sebagai prioritas nasional. Selain itu, visi dan misi gubernur serta wali kota terpilih nantinya juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan daerah. Ia meminta agar forum ini dilaksanakan dengan semangat kebersamaan dan keterbukaan dalam berdialog,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan hal penting lainnya, bahwa penyusunan rancangan awal rencana kerja (Ranwal Renja) tahun 2026 harus mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026. Tahapan akhir dari penyusunan dokumen ini harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun secara bersama.

Terakhir, Kusmana Hartadji mengajak agar setiap perangkat daerah memastikan bahwa rencana kerja yang disusun dapat langsung berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi

Dengan adanya forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kota Sukabumi semakin terarah dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

Pewarta : Zauhara

Dokumentasi : Dede Soleh Saepul

DOKPIM KOTA SUKABUMI

Pranata Kehumasan

Ross Pristianasari

Lokasi Kegiatan: Satpol PP Damkar, Jl. Lettu Bakrie No.20, Nyomplong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43131, Indonesia