Rapat juga membahas pemandangan Wali Kota terhadap penjelasan DPRD mengenai Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan, sekaligus penyampaian tanggapan dan jawaban Wali Kota Sukabumi.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, para anggota DPRD Kota Sukabumi, dan berbagai unsur lainnya.
Pemandangan Umum Fraksi
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kota Sukabumi menyampaikan pandangan, catatan, serta rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dan rencana perubahan status PD Waluya menjadi PT Waluya (Perseroda).
Fraksi PKS mengapresiasi penyampaian LKPJ Wali Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 serta rencana transformasi PD Waluya menjadi PT Waluya (Perseroda). Meski demikian, fraksi ini memberikan sejumlah catatan terkait optimalisasi pendapatan daerah yang mencapai 100,45 persen dan mempertanyakan apakah kemampuan masyarakat sejalan dengan kecepatan pembangunan.
Fraksi PKS juga menyoroti belanja resmi yang mencapai 97,58 persen, sementara belanja modal hanya 88 persen, yang dinilai mengindikasikan adanya kendala pada proyek pembangunan.
Fraksi PKS juga menyoroti kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, termasuk kepastian hak seperti NIP, THR, serta kepastian tanggal pembayaran honor bagi PPPK Paruh Waktu.
Fraksi PDI Perjuangan turut mengapresiasi penyampaian LKPJ serta rencana perubahan status PD Waluya menjadi PT Waluya (Perseroda), namun memberikan sejumlah pertanyaan terkait strategi peningkatan pendapatan daerah, penurunan angka stunting, pengelolaan sampah di TPA, penataan parkir, serta pengelolaan pasar.
Fraksi ini juga menyoroti struktur kepemilikan dan kesiapan sumber daya manusia serta modal dalam menjalankan berbagai bidang usaha PT Waluya (Perseroda).
Fraksi Golongan Karya menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian LKPJ serta rencana perubahan status PD Waluya. Fraksi ini meminta pemerintah kota meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat pembangunan infrastruktur yang transparan.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya penempatan pejabat sesuai kompetensi serta mendukung perubahan PD Waluya menjadi PT Waluya (Perseroda) untuk meningkatkan efisiensi dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
Fraksi Demokrat mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah Kota Sukabumi yang mencapai Rp1, 321 serta peningkatan PAD sebesar Rp491,54. Fraksi ini juga meminta pemerintah kota meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, serta mengatasi tingkat pengangguran yang mencapai 8,19 persen pada tahun 2025.
Selain itu, fraksi ini menyoroti pengelolaan parkir yang lebih efektif serta memberikan apresiasi atas 106 penghargaan tingkat provinsi, 21 penghargaan tingkat nasional, dan 4 penghargaan tingkat internasional yang diraih pemerintah kota.
Fraksi Partai NasDem mengapresiasi capaian pembangunan daerah Kota Sukabumi, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sektor ekonomi, serta peningkatan infrastruktur perkotaan.
Walakin, fraksi ini menekankan pentingnya evaluasi komprehensif untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, termasuk optimalisasi program pembangunan, penguatan koordinasi antarinstansi, pemanfaatan anggaran secara efektif, serta peningkatan pelayanan publik berbasis transparansi dan akuntabilitas.
NasDem juga mendukung perubahan status PD Waluya menjadi PT Waluya (Perseroda) sebagai langkah strategis meningkatkan kontribusi terhadap PAD dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Fraksi ini meminta optimalisasi pajak dan retribusi, peningkatan efisiensi belanja daerah, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta penjelasan detail mengenai perubahan status PD Waluya menjadi PT Waluya (Perseroda) termasuk struktur organisasi dan dampaknya terhadap masyarakat.
Fraksi PPP mengapresiasi berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih pemerintah kota, namun menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari tebalnya dokumen LKPJ, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.
Fraksi ini menyoroti korelasi antara angka-angka kinerja pemerintah dengan kesejahteraan masyarakat, meminta peningkatan penyerapan belanja modal yang langsung menyentuh kepentingan publik, peningkatan transparansi anggaran, serta memastikan bahwa perubahan status PD Waluya menjadi Perseroda bukan sekadar perubahan bentuk hukum.
Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Rakyat mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi yang mencapai 5,43 persen pada tahun 2025, namun menilai pertumbuhan tersebut belum merata dan belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Fraksi ini menyoroti ketimpangan pendapatan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur, penanganan sampah dan lingkungan hidup, serta peningkatan dukungan bagi UMKM. Fraksi ini juga menyambut baik perubahan status PD Waluya menjadi PT Waluya (Perseroda) dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan yang diberikan DPRD.
Ia menegaskan bahwa pelampauan target pendapatan daerah tidak semata-mata berasal dari optimalisasi dan normalisasi pajak masyarakat, melainkan didorong oleh digitalisasi sistem pajak (e-tax) dan perbaikan administrasi.
Pemerintah kota juga memastikan kebijakan intensifikasi pajak tidak menyasar sektor UMKM yang sedang dalam masa pemulihan.
Terkait kesejahteraan aparatur, pemerintah kota melalui BPKPD berkomitmen pembayaran gaji dilakukan setiap awal bulan, sedangkan tunjangan kinerja disesuaikan dengan pengajuan dari masing-masing SKPD.
Menanggapi persoalan stunting, pemerintah kota mencatat terdapat 1.375 balita stunting dari total 17.731 balita berdasarkan data tahun 2025.
Upaya percepatan penurunan stunting pada tahun 2026 dilakukan melalui intervensi PKMK bagi balita stunting di bawah dua tahun, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, pemeriksaan dokter spesialis anak, serta bantuan telur bagi ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis.
Dalam pengelolaan sampah, pemerintah kota menerapkan strategi penanganan di hulu dan hilir. Upaya di hulu dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, penyusunan kebijakan bagi sektor hotel, restoran, dan kafe, serta edukasi kepada siswa di sekolah.
Sementara itu, penanganan di hilir dilakukan dengan optimalisasi TPS 3R, penataan TPA Cikundul untuk memperpanjang usia operasional, penerapan teknologi pengolahan sampah, serta kerja sama dengan SCG dan PLTU Pelabuhan Ratu.
Pemerintah kota juga menjelaskan upaya peningkatan pengelolaan parkir melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, termasuk mendorong penyediaan kantong parkir di kawasan Central Business District serta pembinaan berkala kepada juru parkir.
Transformasi PD Waluya menjadi PT Waluya (Perseroda)
Dalam tanggapannya terhadap pemandangan umum fraksi mengenai Raperda PT Waluya (Perseroda), Wali Kota menegaskan bahwa transformasi tersebut bertujuan memperkuat fungsi sosial sekaligus fungsi ekonomi perusahaan daerah.
Pemerintah kota menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai fraksi terhadap rencana perubahan tersebut.
Transformasi menjadi Perseroda dinilai akan memberikan fleksibilitas operasional yang lebih luas, mendorong inovasi usaha, serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. PT Waluya (Perseroda) juga direncanakan mengembangkan berbagai bidang usaha, termasuk layanan kesehatan, pengelolaan parkir, pariwisata, serta sektor pasar.
Pemerintah kota menegaskan bahwa komposisi saham pemerintah daerah maksimal 51 persen guna menjaga kendali perusahaan, sementara keputusan strategis akan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan perundang-undangan. Rekrutmen direksi dan komisaris juga akan dilakukan secara profesional melalui mekanisme fit and proper test yang transparan.
| Pewarta | : Kang Warsa |
| Dokumentasi | : Agus R |
DOKPIM KOTA SUKABUMI |
|
| Pranata Kehumasan | : Ross Pristianasari |
Posting Komentar
Silakan kirim saran dan komentar anda