Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri Entry Meeting Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Rabu (12/2).
Acara ini berlangsung di Aula Edelweis, Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat, dan dihadiri oleh kepala daerah se-Jawa Barat.
Selain itu, agenda ini juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, yang menegaskan peran BPKP dalam pengawasan keuangan daerah agar anggaran lebih efektif dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Kusmana Hartadji menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk menyesuaikan postur APBD agar selaras dengan arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun perubahan anggaran baru akan dilakukan pada Agustus 2025, sejak sekarang pemerintah daerah harus mulai menyesuaikan alokasi belanja agar tidak melenceng dari kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan.
"BPKP telah mencatat beberapa daerah masih mengalokasikan anggaran yang tidak mencerminkan efisiensi sebagaimana diarahkan oleh Presiden. Maka dari itu, kami akan mengevaluasi kembali struktur APBD Kota Sukabumi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Inspektorat, dan BPKAD," tambahnya.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD.
"Ada beberapa hal yang sebaiknya ditunda jika tidak berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan. Ini penting agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkas Kusmana.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Ihsan
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
