Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Jabar: Komitmen Baru dalam Transparansi Keuangan Daerah

Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Acara ini berlangsung pada Kamis, 13 Maret 2025, di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Barat. Jabatan Kepala Perwakilan BPK resmi beralih dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan.

Seremoni ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, para ketua DPRD, serta para kepala daerah se-Jawa Barat. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan pentingnya sinergi antara BPK dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Arah Baru Kebijakan Pembangunan Jawa Barat

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memaparkan arah baru kebijakan pembangunan di provinsi ini. Ia menyoroti bahwa tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang birokrasi atau pemahaman mendalam tentang keuangan daerah.

Oleh karena itu, peran Sekda menjadi sangat strategis dalam memastikan anggaran dikelola secara efektif, bukan hanya untuk memperbesar belanja birokrasi, tetapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Dedi menegaskan bahwa pembangunan harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan irigasi.

Ia mengkritik mentalitas birokrasi yang sering menghindari program berisiko tinggi karena takut sorotan publik.

Menurutnya, pembangunan yang berdampak besar memerlukan keberanian mengambil langkah progresif, dengan dukungan regulasi yang melindungi para birokrat dalam menjalankan tugasnya.

Isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian utama Gubernur Jawa Barat. Ia menyoroti tingginya angka pengangguran dan mengusulkan digitalisasi dalam sistem rekrutmen tenaga kerja.

Dengan adanya basis data tenaga kerja yang tersusun dari tingkat desa hingga provinsi, perusahaan dapat merekrut tenaga kerja lokal tanpa melalui prosedur yang berbelit.

Selain itu, Dedi mengkritik ketimpangan antara pertumbuhan industri dan kesejahteraan rakyat. Banyak industri besar berdiri di Jawa Barat, tetapi tenaga kerja dan pelaku proyeknya justru berasal dari luar daerah. Sementara itu, masyarakat lokal hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.

Dalam sambutannya, Gubernur Dedi juga menyoroti ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Dampak industri seperti banjir, pencemaran lingkungan, dan alih fungsi lahan terjadi di Jawa Barat, tetapi pajaknya dibayarkan di Jakarta.

Ia mengusulkan agar pembangunan diarahkan pada proyek yang benar-benar melibatkan masyarakat setempat, termasuk percepatan pembangunan sekolah dan infrastruktur jalan dalam dua tahun ke depan.

Dedi juga ingin mengubah pola pikir pendidikan dengan menanamkan kedisiplinan serta keterampilan berbasis industri dan pertanian sejak dini.

Pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan industri diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan di Jawa Barat.

Dalam hal pengelolaan anggaran, Dedi Mulyadi mengusulkan reformasi sistem honor bagi anggota DPRD. Honor seharusnya diberikan berdasarkan kehadiran dalam rapat-rapat resmi, bukan perjalanan dinas.

Dengan demikian, para legislator lebih banyak menghabiskan waktu di daerah pemilihannya untuk benar-benar bekerja bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Jawa Barat bukan sekadar pemotongan biaya, tetapi realokasi dari belanja pegawai ke belanja publik.

Dengan kebijakan ini, Jawa Barat telah berhasil merealokasi anggaran sebesar Rp5,4 triliun, dengan target peningkatan menjadi Rp6,4 triliun di tahun mendatang.

Komitmen BPK dalam Transparansi Keuangan Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, menegaskan bahwa serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK bukan sekadar acara seremonial, melainkan momen penting untuk menjaga kontinuitas tugas dan fungsi organisasi.

Ia mengapresiasi kinerja Widhi Widayat yang telah membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat.

Bobby menyambut kedatangan Eydu Oktain sebagai Kepala Perwakilan BPK yang baru. Ia berharap kepemimpinan Eydu dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah di Jawa Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Bobby, BPK berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah, bukan dengan memeriksa kebijakan itu sendiri, tetapi dengan mengawasi implementasi program dan kegiatan turunannya.

Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Bobby juga menekankan bahwa dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru dan penuh semangat, BPK di Jawa Barat harus bekerja lebih cepat dan responsif.

Ia mengingatkan agar tidak ada kasus atau peristiwa di daerah yang luput dari pengawasan, karena hal tersebut dapat menimbulkan sorotan negatif dari publik.

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah

"BPK terus berupaya meningkatkan efektivitas sistem pengendalian mutu dan quality assurance guna memastikan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama masyarakat, terutama di era digital saat ini," ungkapnya

Dari hasil pemeriksaan terhadap 28 laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023, sebanyak 24 pemerintah daerah di Jawa Barat, termasuk Pemprov, berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, masih terdapat empat daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bobby menegaskan bahwa mendapatkan opini WTP bukanlah hal yang mudah, sehingga ia mengapresiasi daerah yang telah mencapainya.

"Untuk daerah yang masih berstatus WDP, kami mendorong peningkatan tata kelola keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. Targetnya, seluruh daerah di Jawa Barat dapat meraih opini WTP pada tahun 2024," tegasnya.

Hingga semester pertama tahun 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di wilayah Jawa Barat telah mencapai 76,92%. Bobby menilai angka ini merupakan modal yang baik bagi para kepala daerah dalam melanjutkan kepemimpinan mereka.

Ia berharap rekomendasi BPK dapat terus ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat waktu, sehingga persentase penyelesaiannya semakin meningkat.

Pada semester pertama tahun 2025, BPK Perwakilan Jawa Barat akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 serta laporan pertanggungjawaban partai politik.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan penuh dengan menyediakan data yang akurat dan lengkap.

Sebagai penutup, Bobby menyampaikan harapannya agar sinergi antara BPK dan pemerintah daerah semakin erat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Pewarta : Kang Warsa

Dokumentasi : Dede Soleh Saepul

DOKPIM KOTA SUKABUMI

Pranata Kehumasan

Ross Pristianasari

Lokasi Kegiatan: BPK Jabar, Jl. Moch. Toha No.164, Pelindung Hewan, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243, Indonesia