Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat. Sekolah ini nantinya akan menjadi wadah pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan berdomisili di sekitar lokasi sekolah.
“Satu kabupaten satu Sekolah Rakyat. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), akan menjadi prioritas,” ujar Gus Ipul. Ia menegaskan bahwa sekolah ini akan berbasis asrama, di mana orang tua tetap dapat menjenguk anak-anak mereka secara berkala, terutama bagi mereka yang masih berada di jenjang SD.
“Ke depan, jenjang pendidikan yang disediakan meliputi SD, SMP, hingga SMA, dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa per sekolah,” tambahnya.
Rencana pendirian sekolah ini akan dimulai tahun 2025, dengan mempertimbangkan kesiapan lahan dan aset yang dimiliki pemerintah daerah. Gus Ipul meminta kepala daerah untuk mengusulkan lokasi yang memenuhi kriteria agar bisa segera dibangun.
Sekolah Rakyat,Setiap Anak Memiliki Masa Depan yang Lebih Baik
“Anak seorang pengemis, jika tidak mendapatkan pendidikan yang layak, kemungkinan besar akan mengikuti jejak orang tuanya. Kita harus memutus rantai kemiskinan ini melalui pendidikan,” ujar Dedi.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dalam sistem belajar-mengajar. Dedi mengusulkan agar sekolah-sekolah di Jawa Barat bisa mulai beradaptasi dengan perubahan pola kebiasaan, seperti mengubah jam tidur anak-anak agar lebih disiplin dan tidak terbiasa begadang hingga larut malam.
“Kita ingin melihat perubahan nyata. Guru-guru terbaik tidak hanya mengajar siswa unggulan, tetapi juga anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa menjadi siswa yang berprestasi,” tegas Dedi.
Kurikulum Sekolah Rakyat: Pendidikan Karakter dan Bela Negara
Pemerintah juga menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat secara nasional. Separuh dari jumlah tersebut akan dibangun oleh pemerintah, sementara sisanya akan melibatkan pihak swasta. Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah prioritas dalam tahap awal pembangunan ini.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menilai kegiatan ini berlangsung efektif hingga menjelang buka puasa.
"Selain membahas pendirian Sekolah Rakyat, Menteri Sosial menekankan pembaruan data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran. Kami juga bertemu dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas pengecekan kesehatan," ujarnya.
Rakor ini menjadi langkah awal dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat di Jawa Barat. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan sekolah ini dapat segera berdiri dan memberikan manfaat bagi anak-anak dari keluarga miskin, sehingga pendidikan benar-benar menjadi jalan keluar dari kemiskinan.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Ihsan
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
