Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, bersama Inspektur Een Rukmini mengikuti rapat koordinasi nasional secara daring bersama KPK RI, Selasa 22 April 2025. Rapat ini membahas langkah strategis dalam pencegahan korupsi, khususnya melalui penertiban dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pengelolaan aset daerah memegang peran vital dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Mulai dari inventarisasi, digitalisasi data, hingga pengamanan fisik aset menjadi sorotan utama sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi penyimpangan.
Pengawasan terhadap penggunaan aset juga menjadi perhatian, seperti pengendalian kendaraan dinas agar tidak digunakan di luar kepentingan resmi. Teknologi seperti GPS, kode QR, hingga logbook manual diusulkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas.
Rapat juga menekankan pentingnya peningkatan integritas SDM pengelola aset, melalui edukasi antikorupsi dan penerapan sistem penghargaan serta sanksi. Mekanisme pelaporan internal dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga dianggap krusial untuk menciptakan tekanan sosial terhadap potensi korupsi.
Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan yang diberikan, sebagai bagian dari upaya kolektif mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pengelolaan aset daerah memegang peran vital dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Mulai dari inventarisasi, digitalisasi data, hingga pengamanan fisik aset menjadi sorotan utama sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi penyimpangan.
Pengawasan terhadap penggunaan aset juga menjadi perhatian, seperti pengendalian kendaraan dinas agar tidak digunakan di luar kepentingan resmi. Teknologi seperti GPS, kode QR, hingga logbook manual diusulkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas.
Rapat juga menekankan pentingnya peningkatan integritas SDM pengelola aset, melalui edukasi antikorupsi dan penerapan sistem penghargaan serta sanksi. Mekanisme pelaporan internal dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga dianggap krusial untuk menciptakan tekanan sosial terhadap potensi korupsi.
Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan yang diberikan, sebagai bagian dari upaya kolektif mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.
Pewarta :Kang Warsa
Dokumentasi : Agus Rustiawandi
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari