Pemerintah Kota Sukabumi terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem pelaporan inovasi daerah sebagai bagian dari proses penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025.
Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Inovasi Daerah, yang dilaksanakan pada Kamis (24/7) di Bappeda, dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki.
Kegiatan yang berlangsung dinamis tersebut menghadirkan Awan Yanuarko dari Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber utama. Hadir pula Ketua Tim Komunikasi Pemerintah Kota Sukabumi, para Kepala SKPD, camat, Direktur PDAM, serta para kepala puskesmas se-Kota Sukabumi.
Bimtek ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaporan inovasi yang terukur, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.
Dalam arahannya, Wali Kota Sukabumi menegaskan bahwa birokrasi di Kota Sukabumi harus menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program strategis nasional.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya menyelaraskan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) agar mendukung lahirnya birokrasi profesional yang bebas dari praktik politik.
“Birokrasi harus fokus pada pelayanan, bukan menjadi alat politik. Profesionalisme adalah pondasi,” tegasnya.
Wali Kota juga mendorong lahirnya birokrasi wirausaha (entrepreneurial bureaucracy), yang mampu menghasilkan kemandirian fiskal melalui penguatan kinerja BLUD dan BUMD.
“Tidak boleh ada lagi BUMD yang merugi. Kita harus menjadikannya lokomotif peningkatan PAD,” ujar H. Ayep Zaki.
Ia menyebutkan bahwa inovasi yang dibutuhkan adalah yang praktis, menyentuh kebutuhan masyarakat, dan mampu menyelesaikan persoalan layanan publik secara konkret.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan inovasi antara lain pengelolaan sampah, pasar, parkir, tata ruang, serta pelayanan air bersih oleh PDAM.
Inovasi yang dikembangkan juga harus berbasis data dan mendukung pencapaian target RPJMD Kota Sukabumi. Wali Kota menekankan bahwa setiap SKPD wajib menyusun laporan inovasi dengan standar kinerja tinggi.
Selain menata sistem internal, H. Ayep Zaki mendorong kolaborasi kreatif dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, sektor swasta, hingga pemanfaatan potensi wakaf.
Menurutnya, kemitraan multisektor akan menjadi penguat bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
Ia pun menargetkan bahwa dalam dua hingga tiga tahun ke depan, seluruh perangkat daerah Kota Sukabumi harus bekerja maksimal dalam mengembangkan inovasi lintas sektor.
Hal ini menjadi bagian dari upaya besar untuk menjadikan Sukabumi masuk dalam jajaran 10 besar kota terinovatif di Indonesia dalam ajang IGA.
Bimtek ini juga menjadi ruang dialog terbuka bagi para pemangku kepentingan daerah untuk menyampaikan gagasan, kendala, serta strategi pelaporan inovasi yang tepat sasaran.
Wali Kota berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi titik tolak transformasi kinerja birokrasi.
Dengan pelibatan aktif semua unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kelurahan hingga SKPD, Kota Sukabumi diyakini mampu mewujudkan reformasi tata kelola yang partisipatif dan inovatif.
“Inovasi tidak harus mahal dan rumit, yang penting bisa menjawab kebutuhan rakyat,” pungkas Ayep Zaki.
Melalui Bimtek ini, Pemerintah Kota Sukabumi tidak hanya menyiapkan laporan untuk IGA 2025, tetapi juga merancang kerangka kerja jangka panjang yang menjadikan inovasi sebagai budaya kerja di lingkungan birokrasi.
Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Inovasi Daerah, yang dilaksanakan pada Kamis (24/7) di Bappeda, dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki.
Kegiatan yang berlangsung dinamis tersebut menghadirkan Awan Yanuarko dari Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber utama. Hadir pula Ketua Tim Komunikasi Pemerintah Kota Sukabumi, para Kepala SKPD, camat, Direktur PDAM, serta para kepala puskesmas se-Kota Sukabumi.
Bimtek ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaporan inovasi yang terukur, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.
Dalam arahannya, Wali Kota Sukabumi menegaskan bahwa birokrasi di Kota Sukabumi harus menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program strategis nasional.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya menyelaraskan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) agar mendukung lahirnya birokrasi profesional yang bebas dari praktik politik.
“Birokrasi harus fokus pada pelayanan, bukan menjadi alat politik. Profesionalisme adalah pondasi,” tegasnya.
Wali Kota juga mendorong lahirnya birokrasi wirausaha (entrepreneurial bureaucracy), yang mampu menghasilkan kemandirian fiskal melalui penguatan kinerja BLUD dan BUMD.
“Tidak boleh ada lagi BUMD yang merugi. Kita harus menjadikannya lokomotif peningkatan PAD,” ujar H. Ayep Zaki.
Ia menyebutkan bahwa inovasi yang dibutuhkan adalah yang praktis, menyentuh kebutuhan masyarakat, dan mampu menyelesaikan persoalan layanan publik secara konkret.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan inovasi antara lain pengelolaan sampah, pasar, parkir, tata ruang, serta pelayanan air bersih oleh PDAM.
Inovasi yang dikembangkan juga harus berbasis data dan mendukung pencapaian target RPJMD Kota Sukabumi. Wali Kota menekankan bahwa setiap SKPD wajib menyusun laporan inovasi dengan standar kinerja tinggi.
Selain menata sistem internal, H. Ayep Zaki mendorong kolaborasi kreatif dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, sektor swasta, hingga pemanfaatan potensi wakaf.
Menurutnya, kemitraan multisektor akan menjadi penguat bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
Ia pun menargetkan bahwa dalam dua hingga tiga tahun ke depan, seluruh perangkat daerah Kota Sukabumi harus bekerja maksimal dalam mengembangkan inovasi lintas sektor.
Hal ini menjadi bagian dari upaya besar untuk menjadikan Sukabumi masuk dalam jajaran 10 besar kota terinovatif di Indonesia dalam ajang IGA.
Bimtek ini juga menjadi ruang dialog terbuka bagi para pemangku kepentingan daerah untuk menyampaikan gagasan, kendala, serta strategi pelaporan inovasi yang tepat sasaran.
Wali Kota berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi titik tolak transformasi kinerja birokrasi.
Dengan pelibatan aktif semua unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kelurahan hingga SKPD, Kota Sukabumi diyakini mampu mewujudkan reformasi tata kelola yang partisipatif dan inovatif.
“Inovasi tidak harus mahal dan rumit, yang penting bisa menjawab kebutuhan rakyat,” pungkas Ayep Zaki.
Melalui Bimtek ini, Pemerintah Kota Sukabumi tidak hanya menyiapkan laporan untuk IGA 2025, tetapi juga merancang kerangka kerja jangka panjang yang menjadikan inovasi sebagai budaya kerja di lingkungan birokrasi.
Pewarta : Husen
Dokumentasi : Agus Rustiawandi
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
Posting Komentar untuk "Pemkot Sukabumi Perkuat Tata Kelola Inovasi Daerah Menuju IGA 2025"
Silakan kirim saran dan komentar anda