Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Ketua RT, RW, dan LPM Kelurahan Jayamekar dalam kesiapsiagaan bencana di Aula Kelurahan pada Jumat, 18 Juli 2925.
Kegiatan ini digelar di wilayah Kecamatan Baros dengan menghadirkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi.
Dalam laporannya, Lurah Jayamekar, Ragam Zainul Alam, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan sumber daya manusia di tingkat kelurahan, khususnya para ketua RT, RW, dan LPM agar memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menghadapi potensi bencana.
“Bimtek ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kesiapsiagaan, keterampilan penanggulangan bencana, serta koordinasi lintas lembaga,” ujar Ragam.
Camat Baros, Hendaya, dalam sambutannya mengingatkan bahwa RT, RW, dan LPM merupakan garda terdepan dalam struktur pemerintahan wilayah yang memiliki peran strategis dalam menghadapi bencana.
Ia menekankan pentingnya pemahaman materi secara menyeluruh oleh peserta, serta menyoroti pentingnya pendekatan mitigasi bencana yang mencakup tindakan preventif, responsif, hingga penanganan pasca-bencana.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, dalam arahannya menyampaikan bahwa peran struktural dalam pemerintahan harus dijalankan dengan baik dan sesuai konstitusi.
“Wali kota adalah jabatan konstitusional. Tidak boleh ada pimpinan lain selain wali kota dalam struktur pemerintahan. Saya ingin semua perangkat taat pada aturan agar kinerja pembangunan tidak terganggu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 0%, mengingat masih terdapat warga miskin yang tersebar di berbagai kategori, termasuk kemiskinan ekstrem.
Oleh karena itu, program pembangunan yang dijalankan harus menyasar kebutuhan dasar warga, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan dukungan anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber non-APBD.
“Pemerintah juga mengembangkan program wakaf, infak, dan CSR sebagai instrumen pembiayaan sosial. Kita telah memiliki dana abadi kota sebesar Rp286 juta, dan terus menggalang partisipasi warga melalui program Kampung Wakaf,” terang H. Ayep Zaki.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkot telah berinvestasi melalui sukuk syariah dan memberikan akses pinjaman UMKM sebesar Rp250.000 tanpa bunga dan tanpa potongan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota melakukan simulasi wakaf uang secara daring menggunakan layanan QRIS sebagai bentuk edukasi dan promosi literasi keuangan syariah.
Kegiatan ini menandai keseriusan Pemkot Sukabumi dalam mengintegrasikan kesiapsiagaan bencana dengan pembangunan sosial berbasis gotong royong dan keberlanjutan ekonomi.
Kegiatan ini digelar di wilayah Kecamatan Baros dengan menghadirkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi.
Dalam laporannya, Lurah Jayamekar, Ragam Zainul Alam, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan sumber daya manusia di tingkat kelurahan, khususnya para ketua RT, RW, dan LPM agar memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menghadapi potensi bencana.
“Bimtek ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kesiapsiagaan, keterampilan penanggulangan bencana, serta koordinasi lintas lembaga,” ujar Ragam.
Camat Baros, Hendaya, dalam sambutannya mengingatkan bahwa RT, RW, dan LPM merupakan garda terdepan dalam struktur pemerintahan wilayah yang memiliki peran strategis dalam menghadapi bencana.
Ia menekankan pentingnya pemahaman materi secara menyeluruh oleh peserta, serta menyoroti pentingnya pendekatan mitigasi bencana yang mencakup tindakan preventif, responsif, hingga penanganan pasca-bencana.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, dalam arahannya menyampaikan bahwa peran struktural dalam pemerintahan harus dijalankan dengan baik dan sesuai konstitusi.
“Wali kota adalah jabatan konstitusional. Tidak boleh ada pimpinan lain selain wali kota dalam struktur pemerintahan. Saya ingin semua perangkat taat pada aturan agar kinerja pembangunan tidak terganggu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 0%, mengingat masih terdapat warga miskin yang tersebar di berbagai kategori, termasuk kemiskinan ekstrem.
Oleh karena itu, program pembangunan yang dijalankan harus menyasar kebutuhan dasar warga, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan dukungan anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber non-APBD.
“Pemerintah juga mengembangkan program wakaf, infak, dan CSR sebagai instrumen pembiayaan sosial. Kita telah memiliki dana abadi kota sebesar Rp286 juta, dan terus menggalang partisipasi warga melalui program Kampung Wakaf,” terang H. Ayep Zaki.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkot telah berinvestasi melalui sukuk syariah dan memberikan akses pinjaman UMKM sebesar Rp250.000 tanpa bunga dan tanpa potongan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota melakukan simulasi wakaf uang secara daring menggunakan layanan QRIS sebagai bentuk edukasi dan promosi literasi keuangan syariah.
Kegiatan ini menandai keseriusan Pemkot Sukabumi dalam mengintegrasikan kesiapsiagaan bencana dengan pembangunan sosial berbasis gotong royong dan keberlanjutan ekonomi.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Agus Rustiawandi
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari