Ketua TP-PKK di TVRI Jawa Barat: Posyandu Menjadi Pintu Utama Deteksi Dini dan Fondasi Penanganan Stunting Kota Sukabumi

Keberhasilan Kota Sukabumi dalam menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan pada tahun 2024 dari 26,9% menjadi 19,7% kembali mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pemerintah pusat memberikan insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganugerahkan Penghargaan Terbaik 1 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting 2024.

Selain itu, capaian tersebut mengundang perhatian media, salah satunya TVRI Jawa Barat, yang menghadirkan Ketua TP-PKK Jawa Barat, Siska Gefrianti dan Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Ranty Rachmatilah, sebagai narasumber dalam program Formasi Asik- Forum Reformasi Birokrasi Tematik pada Jumat, 21 November 2025.

Dalam dialog yang dipandu Gilang Hafizi, Ranty menjelaskan secara mendalam upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam menekan angka stunting melalui penguatan Posyandu sebagai pintu awal deteksi dini dan pusat layanan masyarakat.

Posyandu sebagai Garda Terdepan

Ranty menegaskan bahwa Posyandu bukan lagi sekadar tempat penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang balita. Sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu kini memikul peran yang jauh lebih luas.

Transformasi ini menempatkan Posyandu sebagai pusat layanan yang melaksanakan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi sektor kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan, hingga dukungan layanan dasar lainnya.

Ia menjelaskan bahwa Posyandu merupakan “pintu utama deteksi dini” terhadap berbagai persoalan kesehatan keluarga, mulai dari pemeriksaan kehamilan, tanda-tanda risiko stunting, hingga lingkar lengan yang tidak normal. Banyak kasus stunting, jelasnya, dapat diantisipasi lebih cepat ketika kader mampu membaca gejala sejak awal.

“Di lapangan, kader Posyandu sering menemukan persoalan yang terkait dengan pernikahan dini, ketidaksiapan remaja menjadi orangtua, atau kurangnya pengetahuan gizi,” ungkapnya. Kondisi-kondisi tersebut, menurut Ranty, memberikan dampak langsung terhadap kualitas kesehatan ibu dan anak.

Pendidikan Remaja dan Pencegahan Stunting

Dalam wawancara, Ranty memaparkan bahwa penanganan stunting tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan faktor pendidikan dan karakter remaja.

Ia menjalankan program PKK Go To School, mengumpulkan ketua OSIS dari tingkat SMP dan SMA untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, risiko pernikahan dini, perilaku berbahaya, dan pilihan hidup yang harus dipikirkan sejak usia muda.

Menurutnya, anak-anak usia remaja seringkali belum mampu memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan yang mereka ambil. Maka, edukasi perlu diberikan secara serius.

Ranty bahkan memperkenalkan tagline khusus Kota Sukabum: “Iman untuk Imun”, sebagai simbol bahwa ketahanan moral dan karakter menjadi benteng pertama melindungi anak dari risiko sosial dan kesehatan.

Ia mencontohkan bahwa edukasi sederhana mengenai pilihan makanan sehat, seperti memilih buah pisang dibanding makanan instan, dapat berpengaruh pada kualitas gizi anak.

Kolaborasi Pemerintah Daerah

Ranty memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Sukabumi yang telah bekerja keras menurunkan angka stunting.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Sukabumi, Wakil Wali Kota, Ketua TP-PKK sebelumnya, para pimpinan dinas, camat, lurah, serta seluruh mitra pembangunan.

“Keberhasilan ini bukan hasil kerja satu orang. Ini kolaborasi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penurunan stunting adalah upaya yang membutuhkan kerja berlapis, mulai dari perencanaan kebijakan, pendampingan teknis, hingga edukasi langsung di keluarga.

Kapasitas Kader dan Pendekatan Door to Door

Pada sektor peningkatan kapabilitas kader, Ranty menjelaskan bahwa TP-PKK Kota Sukabumi menerapkan dua pendekatan: internal dan eksternal.

Secara internal, peningkatan kapasitas dilakukan melalui Bimtek, sosialisasi, dan kaji tiru ke daerah seperti Depok untuk melihat praktik terbaik transformasi Posyandu.

Secara eksternal, TP-PKK bekerja untuk memastikan bahwa layanan menjangkau seluruh keluarga, termasuk yang enggan hadir ke Posyandu.

Pendekatan door to door diterapkan, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil risiko tinggi atau keluarga yang memiliki hambatan psikologis untuk datang ke fasilitas layanan.

“Kami datang untuk memastikan mereka tetap mendapatkan PMT, edukasi, dan pemantauan kesehatan yang diperlukan,” jelasnya. Pendekatan emosional pun diperlukan, misalnya bagi ibu hamil usia risiko tinggi atau kasus pernikahan dini yang membutuhkan komunikasi empatik.

Data Posyandu sebagai Dasar Intervensi Sosial dan Ekonomi

Ranty menegaskan bahwa akurasi data menjadi elemen fundamental dalam penanganan stunting. Kader PKK dan Posyandu, menurutnya, adalah mata dan telinga pemerintah.

Data yang valid dari Posyandu menjadi dasar dalam menetapkan intervensi, baik yang terkait penyediaan PMT, bantuan sosial, maupun penanganan kasus kesehatan dan sosial lainnya.

Ia mengingatkan bahwa bantuan sosial harus tepat sasaran, mengutamakan kelompok rentan seperti lansia sebatang kara, anak terlantar, hingga korban kekerasan. Karena itu, laporan kader harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kader harus menjadi pelopor dan pelapor. Informasi yang cepat dan benar sangat menentukan langkah pemerintah dalam menetapkan kebijakan,” ujarnya.

Fondasi Menuju Generasi Emas 2045

Mengakhiri wawancaranya, Ranty menyampaikan bahwa penanganan stunting bukan sekadar upaya menurunkan angka statistik, tetapi investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia pada 2045.

Upaya ini dimulai dari penyuluhan di Posyandu, pendidikan remaja, penguatan keluarga, hingga ketahanan moral masyarakat.

Pewarta : Kang Warsa

Dokumentasi : Ihsan

DOKPIM KOTA SUKABUMI

Pranata Kehumasan

Ross Pristianasari