TP-PKK Kota Sukabumi menggelar pertemuan rutin dan kegiatan bakti sosial yang dirangkaikan dengan pelantikan Ketua TP-PKK Kecamatan Baros serta sosialisasi hasil Rapat Kerja Daerah (Rekarda) 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan berlangsung pada Jumat, 28 November 2025, di Gedung TP-PKK Kota Sukabumi dan dihadiri perwakilan dari enam kecamatan, yaitu Lembursitu, Baros, Cibeureum, Gunungpuyuh, Cikole, dan Citamiang.
Momen pelantikan menjadi bagian penting kegiatan, ketika Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Ranty Rachmatillah, membacakan naskah pelantikan untuk kemudian mengukuhkan Fina Amalia sebagai Ketua TP-PKK Kecamatan Baros. Proses dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima jabatan.
Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kota Sukabumi Ranty Rachmatilah menayangkan sebuah video terkait polemik penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Video ini menggambarkan bahwa masih banyak bansos yang tidak tepat sasaran. Kita harus menyikapi ini dengan serius. Pendataan ulang itu wajib. Jangan sampai yang mampu menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya revitalisasi peran PKK dan posyandu dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Menurutnya, revitalisasi berarti memperkuat kembali sesuatu yang vital.
“Kita harus memperkecil persoalan bansos yang salah sasaran. RT dan RW sering disalahkan, padahal banyak yang bekerja jujur. Karena itu kita harus bantu mereka dengan data yang valid,” ujarnya.
Ranty juga mengaitkan persoalan bansos dengan isu besar yang masih dihadapi pemerintah, yakni stunting.
Ia menegaskan bahwa persoalan stunting sering kali berawal dari informasi yang tidak akurat. Pada 2026, PKK memfokuskan langkah pada tiga hal: memastikan informasi yang valid, menggunakan data terbaru untuk keputusan yang tepat, serta melakukan tindakan cepat dan terukur.
“PKK dan posyandu adalah mitra kerja langsung kelurahan. Mereka yang mengetahui kondisi masyarakat. Ketika data stunting akurat dan ter-update, intervensi bisa lebih efektif,” tuturnya.
Ranty menjelaskan tahapan pengambilan keputusan—mulai dari identifikasi keluarga berisiko tinggi, analisis kebutuhan, penetapan prioritas pada 1–2 RW, hingga eksekusi dan pelaporan berjenjang.
Ia menegaskan pentingnya peran camat dan lurah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan menggerakkan RT/RW. Sementara itu, kader PKK memiliki peran strategis sebagai pengumpul dan validator data, pelopor edukasi, serta penyampai informasi.
“Jika informasi benar dan eksekusi cepat, kita bisa selamatkan Kota Sukabumi dari stunting. Hayu urang gerak babarengan,” serunya.
Sementara itu, Ketua Pokja I TP-PKK Kota Sukabumi, Kia Florita menambahkan perspektif terkait polemik bansos yang kini banyak terungkap melalui media sosial. Ia menekankan bahwa pelaporan masyarakat kini lebih mudah dan dapat langsung ditindak.
“Kalau satu nyawa bisa kita selamatkan, itu sangat berharga. Tidak apa-apa telat, yang penting kita bergerak ketika tahu,” ungkapnya.
Ia menceritakan kasus seorang nenek yang tidak mendapat bantuan karena bukan warga kota. Setelah viral, ia menerima banyak pesan dari masyarakat dan berbagai pihak akhirnya turun memberikan bantuan hingga nenek tersebut kini memiliki tempat tinggal yang layak.
“Media sosial punya sisi positif dan negatif, tapi mari kita gunakan dengan bijak,” katanya.
Di akhir arahannya, ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu menandai akun wali kota, wakil wali kota, maupun TP-PKK pada laporan-laporan penting.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan untuk mencari popularitas, tetapi memastikan bahwa kerja-kerja pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya kesejahteraan kader sebagai syarat keberhasilan penanganan stunting.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis bantuan sosial oleh Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, didampingi Ketua Pokja I.
Momen ini menjadi penegasan komitmen PKK untuk terus hadir dalam menjawab persoalan masyarakat Kota Sukabumi melalui kolaborasi, pendataan yang kuat, dan eksekusi yang cepat serta tepat sasaran.
Kegiatan berlangsung pada Jumat, 28 November 2025, di Gedung TP-PKK Kota Sukabumi dan dihadiri perwakilan dari enam kecamatan, yaitu Lembursitu, Baros, Cibeureum, Gunungpuyuh, Cikole, dan Citamiang.
Momen pelantikan menjadi bagian penting kegiatan, ketika Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Ranty Rachmatillah, membacakan naskah pelantikan untuk kemudian mengukuhkan Fina Amalia sebagai Ketua TP-PKK Kecamatan Baros. Proses dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima jabatan.
Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kota Sukabumi Ranty Rachmatilah menayangkan sebuah video terkait polemik penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Video ini menggambarkan bahwa masih banyak bansos yang tidak tepat sasaran. Kita harus menyikapi ini dengan serius. Pendataan ulang itu wajib. Jangan sampai yang mampu menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya revitalisasi peran PKK dan posyandu dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Menurutnya, revitalisasi berarti memperkuat kembali sesuatu yang vital.
“Kita harus memperkecil persoalan bansos yang salah sasaran. RT dan RW sering disalahkan, padahal banyak yang bekerja jujur. Karena itu kita harus bantu mereka dengan data yang valid,” ujarnya.
Ranty juga mengaitkan persoalan bansos dengan isu besar yang masih dihadapi pemerintah, yakni stunting.
Ia menegaskan bahwa persoalan stunting sering kali berawal dari informasi yang tidak akurat. Pada 2026, PKK memfokuskan langkah pada tiga hal: memastikan informasi yang valid, menggunakan data terbaru untuk keputusan yang tepat, serta melakukan tindakan cepat dan terukur.
“PKK dan posyandu adalah mitra kerja langsung kelurahan. Mereka yang mengetahui kondisi masyarakat. Ketika data stunting akurat dan ter-update, intervensi bisa lebih efektif,” tuturnya.
Ranty menjelaskan tahapan pengambilan keputusan—mulai dari identifikasi keluarga berisiko tinggi, analisis kebutuhan, penetapan prioritas pada 1–2 RW, hingga eksekusi dan pelaporan berjenjang.
Ia menegaskan pentingnya peran camat dan lurah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan menggerakkan RT/RW. Sementara itu, kader PKK memiliki peran strategis sebagai pengumpul dan validator data, pelopor edukasi, serta penyampai informasi.
“Jika informasi benar dan eksekusi cepat, kita bisa selamatkan Kota Sukabumi dari stunting. Hayu urang gerak babarengan,” serunya.
Sementara itu, Ketua Pokja I TP-PKK Kota Sukabumi, Kia Florita menambahkan perspektif terkait polemik bansos yang kini banyak terungkap melalui media sosial. Ia menekankan bahwa pelaporan masyarakat kini lebih mudah dan dapat langsung ditindak.
“Kalau satu nyawa bisa kita selamatkan, itu sangat berharga. Tidak apa-apa telat, yang penting kita bergerak ketika tahu,” ungkapnya.
Ia menceritakan kasus seorang nenek yang tidak mendapat bantuan karena bukan warga kota. Setelah viral, ia menerima banyak pesan dari masyarakat dan berbagai pihak akhirnya turun memberikan bantuan hingga nenek tersebut kini memiliki tempat tinggal yang layak.
“Media sosial punya sisi positif dan negatif, tapi mari kita gunakan dengan bijak,” katanya.
Di akhir arahannya, ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu menandai akun wali kota, wakil wali kota, maupun TP-PKK pada laporan-laporan penting.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan untuk mencari popularitas, tetapi memastikan bahwa kerja-kerja pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya kesejahteraan kader sebagai syarat keberhasilan penanganan stunting.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis bantuan sosial oleh Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, didampingi Ketua Pokja I.
Momen ini menjadi penegasan komitmen PKK untuk terus hadir dalam menjawab persoalan masyarakat Kota Sukabumi melalui kolaborasi, pendataan yang kuat, dan eksekusi yang cepat serta tepat sasaran.
Pewarta : Rini-Zahra
Dokumentasi : Iqbal
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari





Posting Komentar untuk "TP-PKK Kota Sukabumi Gelar Pertemuan Rutin, Bakti Sosial, dan Pelantikan Ketua TP-PKK Kecamatan Baros"
Silakan kirim saran dan komentar anda