Musrenbang Kelurahan Jayamekar, Pembangunan Harus Terukur dan Fokus pada Skala Prioritas

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Jayamekar pada Selasa, 9 Desember 2025 menjadi ruang penting dalam merumuskan arah pembangunan tahun 2027.

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan harus terukur, berbasis skala prioritas, dan sensitif terhadap dampak lingkungan.

"Antisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya itu kunci,” ujar Bobby dalam sambutannya.

Musrenbang tingkat kelurahan dinilainya sangat strategis karena mempertemukan kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat secara langsung.

Dihadiri oleh Camat Baros Angga Sugia Wijaya, Lurah Jayamekar Ragam Zainul Alam, LPM Michael Kloatubun, dan para ketua RW, forum ini menjadi titik awal untuk menyusun rencana pembangunan dari akar rumput.

Bobby menekankan bahwa masalah sampah kini menjadi isu mendesak. “TPA Cikundul sudah overload, dan pemerintah pusat melarang open dumping. Maka pengelolaan sampah berbasis masyarakat, komunitas, dan TPS3R akan kita perkuat,” jelasnya.

Pemkot juga menyiapkan penjadwalan pengangkutan sampah serta pemilahan dari hulu ke hilir agar residu yang dibuang menjadi minimal.

Selain isu lingkungan, Pemkot juga mendorong penguatan ekonomi melalui inkubasi UMKM melalui Qordhul Hasan dari pengelolaan wakaf produktif.

Bobby mengatakan bahwa program ini akan membuka akses pelaku UMKM kepada pembiayaan pegadaian dan KUR setelah lulus inkubasi.

“Kredit Usaha Rakyat hanya akan diberikan kepada pelaku UMKM yang jujur dan siap bertumbuh. Ke depan, program ini kami kolaborasikan dengan Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis,” ungkapnya.

Di sisi lain, tantangan fiskal daerah turut mendapat perhatian. Tahun 2026, anggaran kota dipangkas sebesar Rp159 miliar oleh pemerintah pusat. Karena itu, Bobby mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Ia juga menjelaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pembagian kewenangan pembangunan. “Tidak semua kerusakan infrastruktur harus diselesaikan oleh pemerintah kota. Ada porsi nasional, provinsi, dan kota. Kami sedang membuat visualisasi agar masyarakat memahami mana infrastruktur nasional, mana yang harus ditangani kota,” tutur Bobby.

Pemkot juga berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dari 26,9% menjadi 19,7%, capaian yang mengantarkan Sukabumi meraih insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar dan peringkat pertama di Jawa Barat.

Dana tersebut digunakan untuk pembangunan rutilahu, Instalasi Pengolahan Air Limbah, ambulans, USG puskesmas, skrining bumil, hingga pengadaan PMT balita.

Pewarta : Kang Warsa

Dokumentasi : Agus Rustiawandi

DOKPIM KOTA SUKABUMI

Pranata Kehumasan

Ross Pristianasari