Pemkot Sukabumi Gelar Rakor Evaluasi Pengisian Indikator Stunting untuk Perkuat Validitas Data dan Percepatan Penurunan Stunting

Kota Sukabumi terus memperkuat komitmen percepatan penurunan stunting melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengisian Capaian Indikator Stunting pada platform Monitoring Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri.

Rakor ini digelar pada Senin, 2 Desember 2025, di Ruang Pertemuan Bappeda dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, perangkat daerah, kecamatan, operator PLKB, dan puskesmas se-Kota Sukabumi.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Kota Sukabumi telah menunjukkan lompatan besar dalam menurunkan prevalensi stunting.

“Berdasarkan data, prevalensi stunting pada tahun 2023 tercatat 26,9 persen, dan berhasil kita tekan menjadi 19,7 persen pada tahun 2024. Penurunan signifikan ini menegaskan bahwa arah kebijakan kita berada di jalur yang benar,” ujar Bobby.

Ia juga menyampaikan bahwa kerja kolektif Kota Sukabumi telah mendapatkan pengakuan formal.

“Kota Sukabumi meraih penghargaan sebagai kota berkinerja terbaik dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tingkat Jawa Barat Tahun 2024, dan pada tahun 2025 memperoleh insentif fiskal kategori penurunan stunting dari Kementerian Keuangan RI,” ungkapnya.

Namun, Bobby mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Target penurunan stunting kini telah menjadi indikator prioritas dalam RPJMD Kota Sukabumi 2025–2029, dengan sasaran bertahap dari 18,07% pada 2025 hingga 13,36% pada 2029.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kualitas pengisian data stunting. “Kualitas pengisian indikator bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi instrumen strategis untuk memastikan kita tetap berada pada jalur target.”

Rakor ini bertujuan memastikan data yang diunggah ke platform Kemendagri akurat, valid, dan terkini. Data yang tepat menjadi syarat utama pengambilan keputusan berbasis bukti, sehingga intervensi stunting tidak salah sasaran.

Forum ini juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021, sekaligus memungkinkan pemerintah pusat memonitor program dan penggunaan anggaran daerah secara real time.

Selain fungsi pemantauan, rakor juga menjadi wadah konvergensi lintas sektor. Stunting merupakan isu kompleks yang tidak dapat ditangani satu dinas saja.

Pertemuan ini menyatukan OPD dari sektor kesehatan, sanitasi, hingga ketahanan pangan agar program berjalan selaras dan efisien. Hal tersebut untuk memastikan sumber daya digunakan optimal dan memberi dampak kolektif dalam menekan prevalensi stunting.

Bobby menyoroti pentingnya kerja dari hulu, terutama perhatian kepada calon pengantin dan intervensi gizi berkelanjutan.

Ia menyebutkan penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan disinergikan dengan Kawasan Makan Produktif (KMP). “Ekosistem ini harus tumbuh sehingga tidak ada markup harga, dan ekonomi masyarakat dapat meningkat.”

Dalam konteks penilaian kinerja stunting nasional, Wakil Wali Kota menerangkan bahwa ada tiga tujuan utama yang harus dipahami seluruh peserta: mengukur efektivitas program, mengidentifikasi praktik terbaik, dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Penilaian didasari tiga indikator utama—kelengkapan data, akurasi data, dan ketepatan waktu pelaporan—yang menurutnya harus dijaga dengan disiplin tinggi.

Ia juga menjelaskan bahwa penilaian nasional dilakukan melalui tiga komponen besar, pelaksanaan aksi konvergensi oleh Kemendagri, capaian layanan oleh Kemenkes dan PUPR, serta efektivitas konvergensi desa oleh Kemendes PDTT. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sektor dan wilayah memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan.

Menutup arahannya, Bobby menyampaikan tiga instruksi, "Pastikan seluruh indikator terisi lengkap, konsisten, dan berbasis data lapangan, perkuat koordinasi lintas OPD serta kecamatan dan kelurahan agar data mencerminkan kondisi riil, dan jaga ketepatan waktu pelaporan karena ritme program sangat bergantung pada disiplin administrasi.

Ia juga menambahkan keyakinannya terhadap para petugas. “Saya percaya petugas bisa mengisinya tepat waktu. Semoga anggaran untuk kader posyandu juga dapat kita tingkatkan,” ujarnya.

Dengan rakor ini, Kota Sukabumi meneguhkan langkah strategis menuju target new zero stunting pada 2026, sekaligus mempertahankan konsistensi sebagai daerah berprestasi dalam percepatan penurunan stunting di tingkat nasional.

Pewarta : Kang Warsa

Dokumentasi : Dede Soleh Saepul

DOKPIM KOTA SUKABUMI

Pranata Kehumasan

Ross Pristianasari