Ia menyampaikan bahwa tanggung jawab menyehatkan masyarakat bukan hanya berada di pundak tenaga medis, tetapi juga menjadi komitmen bersama pemerintah daerah.
Menurutnya, IDI memiliki tugas besar dalam menyehatkan badan masyarakat, sementara pemerintah berkewajiban menyehatkan seluruh aspek sosial di Kota Sukabumi.
“IDI punya tugas menyehatkan jasmani dan rohani, dan saya punya tanggung jawab menyehatkan permasalahan sosial seluruh warga Kota Sukabumi,” ujarnya.
Pelantikan yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Ida Halimah, Ketua IDI Jawa Barat, berbagai organisasi profesi, serta para pengurus IDI Cabang Kota Sukabumi yang baru dilantik.
Wali kota mengapresiasi kiprah IDI yang telah berdiri selama 80 tahun dan berkontribusi besar bagi pelayanan kesehatan, termasuk di Kota Sukabumi. Ia menyebut IDI sebagai organisasi yang identik dengan kaum intelektual dan memiliki peran strategis dalam pembangunan kesehatan.
H. Ayep Zaki juga menyampaikan harapannya agar Kota Sukabumi dapat menjadi kota model di Indonesia. Ia merujuk pada 26 indikator yang dirancang Bappenas sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.
Indikator tersebut mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, indeks rasa aman, kesehatan, warisan budaya, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, seluruh indikator tersebut harus dalam kondisi sehat dan seimbang.
Salah satu capaian yang disoroti adalah penurunan angka prevalensi stunting di Kota Sukabumi. Program intervensi yang dilakukan, termasuk kegiatan “wisuda stunting”, dinilai menjadi langkah konkret dalam memperbaiki kualitas kesehatan generasi muda.
Dalam upaya penguatan layanan kesehatan, Pemerintah Kota Sukabumi telah mengubah status puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini terdapat 17 BLUD yang bergerak di bidang kesehatan, termasuk 15 Puskesmas yang telah dijadikan badan layanan umum daerah.
“Usia Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin telah mencapai 105 tahun. Pemerintah menargetkan Sukabumi sebagai kota kesehatan dengan berbagai pembenahan fasilitas dan pelayanannya,” tambah wali kota.
Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah penataan kebersihan lingkungan di kawasan Bunut sebagai bagian dari komitmen menciptakan lingkungan sehat.
H. Ayep Zaki mengungkapkan bahwa layanan kemoterapi kini sudah dapat dilakukan di RSUD Bunut dan mulai berjalan sejak Januari 2026. Rata-rata pasien yang menjalani layanan tersebut mencapai 60 hingga 70 orang per bulan.
Selain itu, Pemkot Sukabumi juga berencana meningkatkan layanan stem cell serta pelayanan kesehatan nonmedis seperti akupuntur. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan kesehatan yang menyeluruh, baik jasmani maupun rohani.
Dalam aspek kinerja keuangan, RSUD Bunut mencatatkan pendapatan sebesar Rp321,4 miliar pada 2025. Pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan hingga mencapai Rp500 miliar dengan tetap mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Sukabumi juga melakukan pengembangan RSUD Al-Mulk. Fasilitas yang diberikan negara dimaksimalkan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses masyarakat.
Dalam sesi wawancara, Wali Kota Sukabumi menyebutkan, dalam pelantikan tersebut, dr. H. Asep Tajul Muttaqin terpilih sebagai Ketua IDI Cabang Kota Sukabumi periode 2025–2028. Wali Kota berharap kepengurusan baru mampu membawa IDI ke arah yang lebih baik.
Ia menegaskan bahwa sekitar 320 dokter berada di bawah naungan IDI Cabang Kota Sukabumi. Seluruhnya diharapkan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
Kolaborasi antara Pemkot Sukabumi, Dinas Kesehatan, BLUD, dan IDI akan terus diperkuat. Sinergi ini menjadi fondasi dalam mewujudkan Sukabumi sebagai kota sehat.
“Konsep kota sehat saat ini masih dalam proses. Saya meminta Dinas Kesehatan untuk menghadirkan berbagai inovasi pada 2026 sebagai bagian dari program Sukabumi Menuju Kota Sehat,” tuturnya.
Pemerintah menargetkan lebih dari 900 inovasi dari 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Target tersebut menjadi bagian dari upaya menjadikan Sukabumi sebagai kota terinovatif.
Pada 2025, Kota Sukabumi telah meraih penghargaan sebagai kota inovatif. Pemerintah menargetkan capaian serupa dapat diraih kembali pada 2026.
Disampaikan juga, bahwa seluruh dokter di rumah sakit milik pemerintah harus menjadi anggota IDI. Hal ini dinilai penting untuk menjaga standar profesionalisme dan etika kedokteran.
Sementara itu, Ketua IDI Jawa Barat, dr. Mohammad Lutfi, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dokter di tengah kemajuan teknologi kesehatan yang semakin pesat.
Ia mengingatkan para dokter untuk menjaga etika kedokteran dan kualitas pelayanan. Menurutnya, banyak persoalan hukum yang bermula dari lemahnya etika dan profesionalisme.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya komunikasi efektif antara dokter dan pasien. Miskomunikasi kerap memicu kesalahpahaman yang berujung pada laporan hukum.
dr. Lutfi juga mendorong IDI Cabang Kota Sukabumi untuk terus mengembangkan organisasi serta aktif memberikan masukan terhadap kebijakan kesehatan yang dinilai kurang tepat.
Dengan pelantikan kepengurusan baru ini, diharapkan IDI Cabang Kota Sukabumi semakin solid dan profesional dalam mendukung visi pemerintah daerah menjadikan Sukabumi sebagai kota sehat dan berdaya saing.
| Pewarta | : Kang Warsa |
| Dokumentasi | : Agus R |
DOKPIM KOTA SUKABUMI |
|
| Pranata Kehumasan | : Ross Pristianasari |





Posting Komentar
Silakan kirim saran dan komentar anda