Pertemuan yang berlangsung di Ruang Utama Balai Kota tersebut dihadiri Kepala Disporapar Kota Sukabumi Rahmat Sukandar, kabag Hukum Yudi Febriansyah, jajaran pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-Kota Sukabumi.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan unsur kepemudaan terkait arah pembangunan dan kebijakan pemerintah kota ke depan.
Dalam sambutannya, Wali Kota menjelaskan bahwa selama tiga tahun pertama masa pemerintahannya, pembangunan akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar.
“Jalan-jalan utama akan dibangun dengan kualitas yang lebih kuat, di antaranya melalui metode pengecoran beton agar lebih tahan lama,” ujar H. Ayep Zaki.
Selain itu, dikatakan juga pembangunan sistem drainase juga akan diperkuat dengan penggunaan beton atau u-ditch agar lebih kokoh dan mampu mengatasi persoalan genangan.
Menurutnya, fokus pembangunan yang terarah diperlukan agar anggaran tidak terpecah dalam program-program kecil yang bersifat parsial.
Ia mencontohkan pembangunan jalan seperti Jalan Merbabu yang diharapkan dapat diselesaikan secara menyeluruh tanpa dibagi-bagi dalam beberapa tahap yang terpisah.
“Selain infrastruktur jalan dan drainase, pemerintah kota juga menargetkan penyelesaian persoalan pengelolaan sampah, minimalisasi angka kemiskinan, dan menekan angka kemiskinan sebagai bagian dari prioritas pembangunan.
H. Ayep Zaki menambahkan bahwa setelah tahap pembangunan infrastruktur selesai, pemerintah akan berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
Upaya tersebut akan dilakukan melalui penerapan sistem manajemen talenta dan sistem merit untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara.
Selain itu, pemerintah kota juga akan memanfaatkan teknologi dalam sistem manajemen pemerintahan agar target pembangunan dapat tercapai secara efektif.
“Kinerja perangkat daerah akan mengacu pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang memiliki sejumlah indikator kinerja utama,” tuturnya.
Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan nilai AKIP berada di atas angka 80 sebagai bagian dari komitmen peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, pemerintah juga akan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk berperan aktif memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan secara konstitusional dan sesuai aturan akan diterima sebagai bagian dari proses pembangunan demokratis. Kendati demikian, ia mengingatkan agar kritik tidak disampaikan dalam bentuk ujaran kebencian.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan terkait skema pemberian hibah kepada KNPI hingga terpilihnya kepengurusan baru dalam Musyawarah Daerah (Musda) mendatang.
Dari total anggaran hibah, sebesar 65 persen dialokasikan untuk kepengurusan saat ini dan 35 persen untuk kepengurusan berikutnya.
Wali Kota juga menyatakan kesediaannya untuk menambahkan dukungan sebesar 15 persen bagi kepengurusan KNPI yang akan datang sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan organisasi kepemudaan di Kota Sukabumi.
| Pewarta | : Kang Warsa |
| Dokumentasi | : Agus R |
DOKPIM KOTA SUKABUMI |
|
| Pranata Kehumasan | : Ross Pristianasari |




Posting Komentar
Silakan kirim saran dan komentar anda