Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, perwakilan Kementerian Sosial RI melalui Sentra Phalamartha, OJK, DP3AKB Provinsi Jawa Barat, BAZNAS, serta para kepala perangkat daerah, camat, dan lurah.
Dalam sambutannya, Wali Kota Sukabumi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara terintegrasi.
Ia menyampaikan bahwa penanganan stunting menjadi prioritas utama yang ditugaskan langsung kepada TP PKK.
Selain itu, pengentasan kemiskinan juga terus diupayakan secara maksimal, meskipun saat ini Kota Sukabumi mencatat penurunan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat, yakni sekitar 7 persen, namun secara kumulatif masih tergolong tinggi.
Lebih lanjut, H. Ayep Zaki menekankan bahwa pengangguran menjadi fokus utama berikutnya yang harus ditangani secara serius melalui program-program strategis perangkat daerah.
Salah satu langkah konkret adalah penguatan program pendidikan berbasis kerja, baik melalui skema pendidikan yang langsung terserap lapangan kerja maupun pendidikan formal yang berorientasi pada peningkatan daya saing tenaga kerja. Hal ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran secara signifikan.
Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk filantropi, dalam mendukung intervensi sosial seperti stunting, kemiskinan ekstrem, hingga beasiswa pendidikan.
Inovasi lainnya adalah program qordul hasan, yakni pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha ultramikro dengan nominal Rp250 ribu hingga Rp1 juta. Program ini ditargetkan menjangkau hingga 31 ribu penerima dalam 5–10 tahun ke depan.
Dengan berbagai upaya tersebut, Kota Sukabumi diharapkan semakin layak menyandang predikat sebagai “kota sosial” yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
| Pewarta | : Husen |
| Dokumentasi | : Agus R |
DOKPIM KOTA SUKABUMI |
|
| Pranata Kehumasan | : Ross Pristianasari |



Posting Komentar
Silakan kirim saran dan komentar anda