Wali Kota Sukabumi Tegaskan Penguatan Integritas dan Optimalisasi PAD dalam Rakor Pengawasan Bersama KPK

Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa penguatan integritas, transparansi tata kelola, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Program Kerja Tahun Anggaran 2026 dan Program Prioritas Daerah Kota Sukabumi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis, 17–18 Juni 2026, di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi.

Menurut Wali Kota, kehadiran KPK di Kota Sukabumi merupakan bagian dari agenda monitoring dan pencegahan yang berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Ia menyampaikan secara langsung mendampingi rangkaian kegiatan tersebut dan memprioritaskan agenda pengawasan tersebut di tengah jadwal kegiatan lainnya.

“Selama dua hari KPK di sini dalam rangka tugas monitoring dan pencegahan. Yang diperiksa adalah pemasukan APBD, khususnya PAD, dan semuanya dibuka secara transparan,” ujar Wali Kota.

Wali Kota menjelaskan, pembahasan bersama KPK mencakup berbagai sumber pendapatan daerah, mulai dari pajak daerah, PBJT, retribusi parkir, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), PBB-P2, opsen pajak, hingga berbagai pos penerimaan lain yang berasal dari wajib pajak.

Seluruh data dan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan.

Dalam proses koordinasi tersebut, perangkat daerah penghasil menjadi perhatian utama, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang diminta memaparkan realisasi pendapatan beserta strategi pencapaiannya.

Selain itu, sejumlah perangkat daerah lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas PUTR, Sekretariat Daerah, serta badan layanan umum daerah turut menjadi bagian dari pembahasan.

Wali Kota menyebut salah satu sektor yang mendapat perhatian cukup besar adalah pengelolaan layanan kesehatan melalui BLUD, termasuk RSUD R. Syamsudin, SH, BPR, dan Al-Mulk.

Dalam keterangannya di Ruang Utama, Wali Kita menuturkan bahwa seluruh perangkat daerah dievaluasi dari sisi postur anggaran terutama perangkat daerah yang memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan.

Ia menegaskan bahwa hasil koordinasi tersebut memperkuat arah kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi yang sejak awal menempatkan integritas dan kompetensi sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan.

“Catatan penting dari Rakor dengan KPK ini adalah integritas dan kompetensi dari semua perangkat daerah. Harus bersih, transparan, dan tata kelolanya juga harus bersih. Saya sejak awal memimpin sudah menyampaikan hal ini dan akan terus meningkatkan PAD,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menjelaskan sejumlah program prioritas daerah termasuk dana filantropis dan sosial yang anggarannya tidak berasal dari APBD.

"Program dalam janji politik tentu akan terus kami konsultasikan dengan KPK agar tetap sesuai regulasi dan kemampuan fiskal daerah," tambahnya.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis harus berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Lebih lanjut dikatakan oleh H. Ayep Zaki, Pemerintah Kota Sukabumi memandang KPK sebagai mitra strategis dalam memperkuat sistem pemerintahan yang sehat dan berintegritas.

Ia optimistis arah pembangunan daerah yang dijalankan saat ini sejalan dengan prinsip pengawasan dan tata kelola yang baik.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Sukabumi, Yudi Yustiawan, menjelaskan bahwa pelaksanaan koordinasi bersama KPK bertujuan untuk melakukan monitoring sekaligus penguatan pengawasan terhadap potensi penerimaan daerah agar kapasitas fiskal dapat terus meningkat.

“Intinya KPK hadir untuk monitoring dan koordinasi terhadap potensi-potensi yang bisa memperkuat PAD. Jangan lagi ada kebocoran atau kesalahan dalam pengelolaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan pengawasan pada tahun 2026 juga akan ditopang oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan melalui evaluasi dan penguatan kualitas aparatur.

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memastikan seluruh program prioritas berjalan secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta	: Kang Warsa
Dokumentasi	: Dede Soleh
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan	: Ross Pristianasari