Wali Kota Tekankan Integritas RT-RW: Tegakkan Kebenaran, Kejujuran, dan Keadilan

Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki meminta para ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jayamekar memperkuat integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus menjadi pijakan dalam setiap pelaksanaan tugas di tingkat lingkungan.

“Dalam setiap bimbingan teknis ketua RT, RW, LPM, dan LKK di setiap kelurahan saya selalu menekankan, tegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan,” ujarnya seusai memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis Ketua RT, RW, dan LPM Kelurahan Jayamekar pada Selasa (1/9/2026).

Kegiatan yang dihadiri Camat Baros Angga Sugia Wijaya, Lurah Jayamekar Ragam Zaenul Alam, serta Ketua Restoe Boemi Kia Florita itu juga menjadi ruang untuk memperkuat tata kelola pembangunan di tingkat kelurahan.

H. Ayep Zaki menegaskan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sejak tahap pengusulan.

Bimbingan teknis tersebut mengangkat tajuk Pengelolaan Persampahan dan Tertib Administrasi Dana Hibah P2RW.

Dua persoalan itu berkaitan langsung dengan pelayanan dasar di lingkungan masyarakat, terutama dalam menciptakan kawasan permukiman yang bersih, tertata, dan nyaman.

Lurah Jayamekar Ragam Zaenul Alam mengatakan kegiatan tersebut diikuti para ketua RT, RW, dan LPM sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pengurus di wilayah. Materi yang diberikan mencakup pengelolaan sampah serta tata kelola administrasi dana hibah.

Dalam forum itu, Wali Kota juga memaparkan lima bidang yang dapat diperkuat oleh ketua RT dan RW untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, mengurangi pengangguran, serta menata lingkungan.

Peran para stateholders tidak berhenti pada pelayanan administrasi, tetapi juga dapat menjadi penghubung berbagai program pemerintah dengan kebutuhan warga.

Salah satu bidang yang disoroti ialah optimalisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pengelolaan opsen PKB berada pada kewenangan Samsat, sementara ketua RT dan RW dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui pendataan dan penyampaian informasi.

“Para ketua RT dan RW sebagai bagian dari struktural pemerintah memiliki peran penting dalam optimalisasi opsen pajak kendaraan bermotor dan PBB P2,” katanya.

Persoalan pengangguran juga menjadi perhatian. Ketua RT dan RW didorong melakukan pendataan warga usia produktif yang belum bekerja untuk diarahkan mengikuti program peningkatan keterampilan, termasuk pembekalan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pemkot Sukabumi telah menjalin kerja sama dengan pendidikan vokasi Politeknik Sukabumi untuk memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi calon PMI.

Program tersebut diarahkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri, termasuk ke Jepang, melalui pembekalan selama enam bulan.

Selain aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, pengurus RT, RW, dan LPM Kelurahan Jayamekar juga mendapat tugas untuk membantu mengoptimalkan peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Sukabumi.

Penguatan peran lembaga tersebut berjalan beriringan dengan upaya menata lingkungan dan memperkuat kepedulian sosial di tingkat masyarakat.

Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, penguatan kapasitas aparatur dan lembaga kemasyarakatan di tingkat paling dekat dengan warga menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan.

Ketua RT dan RW berada pada posisi strategis karena berhadapan langsung dengan persoalan sehari-hari masyarakat, mulai dari kebersihan lingkungan, administrasi, ketenagakerjaan, hingga kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Pewarta	: Kang Warsa
Dokumentasi	: Dede Soleh
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan	: Ross Pristianasari