Pemerintah Kota Sukabumi Segera Memiliki Desain Master Plan Pusat Pemerintahan

Foto bersama peserta lomba design master plan pusat pemerintahan Kota Sukabumi,
bersama tim penilai di ruang pertemuan Balai Kota Sukabumi, Minggu (31/3)

^{SUKABUMI - Pemerintah
Kota Sukabumi segera memiliki desain master plan pusat pemerintahan Kota
Sukabumi yang baru di Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi. Di mana saat ini
proses sayembara desain master plan pusat pemerintahan Kota Sukabumi sudah
memasuki tahapan penjurian tahap II atau akhir.}

^{Proses sayembara
tahap dua ini dilakukan di Balai Kota Sukabumi pada Minggu (31/3). Dalam
kesempatan itu hadir Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota
Sukabumi Andri Setiawan Hamami. Selain itu hadir pengurus Ikatan Arsitek
Indonesia (IAI) Jawa Barat dan Sukabumi yang dilibatkan dalam sayembara
tersebut. Sementara itu hasil penjurian Pemkot Sukabumi menetapkan pemenang,
Juara I Tim Fajar Ikhwan Harnomo, Juara II Fediah, Juara III Gregorius Supie
Yolodi, Juara III Erwin Cahyadi, JuaraHarapan I Realrich Sjarief, Juara Harapan
II Hengky Pramudya.}

^{‘’ Kami
bersyukur dan kaget ternyata sangat banyak warga yang memiliki perhatian dan
ingin berkontribusi untuk mengikuti sayembara pusat pemerintahan,’’ ujar Wali
Kota Sukabumi Achmad Fahmi pada saat membuka penjurian tahap dua di ruang utama
Balai Kota Sukabumi. Ia meyakini antusiasme yang tinggi ini bukan karena ingin
mendapatkan hadiah.}

^{Melainkan kata
Fahmi warga memiliki tanggung jawa dan ingin memajukan kota/kabupaten di Jawa
Barat. Di mana salah satu ciri peradaban sebuah bangsa dan daerah atau kota
yakni desain arsitekturalnya yang akan menunjukkan seberapa hebat daerah itu
memiliki peradaban yang tinggi.}

^{Fahmi
menerangkan, bila berkunjung atau berwisata ke daerah yang ingin dilihat salah
satunya peninggalan arsitektur. Kondisi ini memberikan semangat bagi Pemkot
Sukabumi untuk dapat meninggalkan sebuah peradaban terbaik salah satunya desain
pusat pemerintahan.}

^{‘’ Saya dan Pak
Wakil dibatasi waktu satu periode selama lima tahun dan berharap mampu
membangun desain artistektur yang baik dan akan selalu dikenal,’’ ujar Fahmi.
Hal ini menjadikan semangat bagi pemerintah untuk berkomitem pada tahun ini
membangun pusat pemerintah.}

^{Sehingga ungkap
Fahmi, munculah ide sayembara desain pusat pemerintahan. Nantinya akan dipilih
hasil desain yang terbaik dari yang baik.}

^{Fahmi
menerangkan jika dilakukan proses yang biasa hanya akan ada satu konsep atau
satu ide. Namun kalau disayembarakan maka akan banyak konsep untuk dapa menjadi
pilihan mencari yang terbaik.}

^{‘’ Targetnya
setelah ada desain maka pada 2021 kami ingin dilakukan pembangunan secara
fisik,’’ cetus Fahmi. Tahapannya setelah desain selesai akan dilanjutkan proses
bersifat administratif dan selanjutnya pembangunan pada 2021.}

^{Pemerintah
lanjut Fahmi, ingin mempunyai kota baru yang ditandai dengan pusat pemerintahan
dan terjadi penyebaran pusat keramaian tidak hanya di Cikole melainkan menyebar
di Kecamatan Cibeurum dan Baros. Upaya ini untuk menguatkan percepatan
pembangunan pusat pemerintahan agar Sukabumi bisa melesat dari waktu ke waktu.}

^{Kepala Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Sukabumi, Asep Irawan menambahkan, sayembara ini bertujuan untuk
mendapatkan ide atau gagasan terbaik dalam menata pusat pemerintahan Kota
Sukabumi. ‘’ Pembangunan dilakukan di atas lahan 20 hektare di Kelurahan
Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum,’’imbuh dia.}

^{Sayembara ini
ujar Asep, berskala nasional diikuti anggota Ikatan Arsitekur Indonesia yang
memiliki sertifikat keahlian minimal madya. Mereka bisa mendafar baik perseorangan
dan kelompok atau tim}

^{Pada tahap
pendaftaran ada sebanyak 74 tim mendaftar dan tahap pemasukan karya ada
sebanyak 40 tim. Selanjutnya pada penjurian tahap pertama pada 24 Maret 2019 di
Bandung menghasilkan 6 peserta hasil terbaik dan mereka akan mengikuti tahap
akhir pada 31 Mare 2019.}

^{Sayembara ini
terang Asep, dibiayai APBD Kota Sukabumi. Sistem sayembara merupakan swakelola
tipe 4 berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Jasa dan
Barang Pemerintah.}