Wali Kota Sukabumi Berharap Ormas Jaga Kondusivitas Kota

SUKABUMI--Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengikuti rapat koordinasi dalam rangka menjaga suasana wilayah kota/kabupaten Sukabumi yang kondusif di Balai Kota Sukabumi, Jumat (13/11). Pertemuan ini merupakan yang kedua kalinya setelah rakor penanggulangan dan penyelesaian konflik antar ormas di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota di Pendopo Negara Kabupaten Sukabumi pada 2 Nopember 2020 lalu.

Pada pertemuan itu disepakati perdamaian ormas Badan Potensi Pembinaan Keluarga Besar (DPP BPPKB) Banten dan ormas Sapu Jagat yang sempat terlibat perselisihan di Jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi, Ahad (1/11) sore. Selain wali kota, hadir Pjs Bupati Sukabumi R Gani Muhammad, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni, Kapolres Sukabumi AKBP M Lukman Syarif, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Mustaming, Kasdim 0607/Kota Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara, Mayor (Chb) R Khoirullah, dan perwakilan ormas serta para ulama.

'' Pertemuan ini untuk mengawal kebersamaan dan kesepakatan perdamaian beberapa waktu lalu,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi. Di mana unsur Forkopimda berharap situasi di wilayah tetap kondusif, itulah sebabnya polres inisiasi kegiatan saling menjaga dan menguatkabln satu dengan lainnya. Sebab menjaga kebersaman dan kesepakatan bukan sesuatu yang mudah karena mungkin ada pihak tertentu yang ingin harmonis.

Selain itu ia berharap mari sama-sama menjadi pihak tidak mudah terprovokasi. Jika ada catatan hitam akan diganti dengan tinta emas karena ada harmonisasi yang indah.

Pada kesempatan itu dilakukan pula penandatanganan kembali kesepakatan antara pimpinan ormas dan disaksikan unsur forkopimda. Ada enam poin dalam kesepakayan pertama masing-masing pimpinan ormas berperan aktif menjaga kondusivitas wilayah dan menjaga maisng-masing anggota tidak melakukan aksi mengarah bentrok dan melanggar hukum.

Pimpinan ormas harus mampu mengendalikan anggota dengam tidak memprovokasi di media sosial maupun kehidupan nyata sehari-hari. Selain itu menyerahkan masalah hukum kepada aparat penegak hukum.

Jika ada masalah sampaikan ke aparat kepolisian dan masing masing-masing pihak menjaga kesepakatan damai dan tidak akan mengulanginya kembali.