Wali Kota Sukabumi Tegaskan Integrasi 26 Indikator Kinerja dan Akselerasi PAD 2026

“Sebanyak 26 indikator kinerja harus saling terhubung dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Target minimal nilai 80 harus menjadi standar kolektif,” tegas Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Pimpinan Pemerintah Kota Sukabumi, Kamis, 26 Februari 2026, di Oproom Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki tersebut didampingi Wakil Wali Kota, Bobby Maulana, serta dihadiri Asisten Daerah Andang Tjahjandi, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, dan sekretaris OPD.

Agenda utama membahas evaluasi capaian kinerja, penguatan indikator strategis, serta akselerasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026.

Rapat diawali dengan pemaparan perangkat daerah yang dinilai terbaik dalam penyajian Key Performance Indicator (KPI), yakni RSUD R. Syamsudin, S.H. , Dinas Kesehatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Ketiga perangkat daerah mempresentasikan capaian kinerja, inovasi program, serta strategi optimalisasi sumber daya dan aset.

RSUD R. Syamsudin, S.H. menekankan penguatan manajemen berbasis indikator kinerja serta optimalisasi fasilitas dan aset rumah sakit.

Selain sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, RSUD juga menjadi salah satu kontributor PAD terbesar di Kota Sukabumi.

Efisiensi operasional, inovasi layanan, dan tata kelola keuangan profesional menjadi fokus penguatan tahun berjalan.

Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa Tahun 2026 menjadi fase konsolidasi inovasi dengan total 253 inovasi yang telah tertuang dalam keputusan resmi dan mulai dijalankan sejak Januari.

Fokus utama diarahkan pada percepatan penurunan stunting melalui model graduasi berbasis pemetaan dan profiling data sasaran.

Tercatat 232 balita stunting usia di bawah dua tahun menjadi prioritas intervensi spesifik berupa pemenuhan gizi seperti telur dan susu.

Selain intervensi spesifik, dilakukan pula intervensi sensitif yang mencakup aspek sanitasi, akses air bersih, kondisi rumah tidak layak huni, serta penguatan sosial ekonomi keluarga.

Pendekatan ini dilaksanakan secara terintegrasi lintas perangkat daerah agar penanganan stunting berjalan komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam indikator kinerja utama, Dinas Kesehatan melaporkan nilai Reformasi Birokrasi meningkat 1,25 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Disdukcapil melaporkan hingga Januari 2026 telah menerbitkan lebih dari 10.000 dokumen kependudukan dari total target 122.602 dokumen sepanjang tahun.

Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan hasil baik berdasarkan survei terhadap 66 responden. Reformasi birokrasi ditargetkan meningkat dari 76,15 menjadi 78 persen.

Disdukcapil juga menambahkan 15 inovasi baru serta memperluas pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah lain dari delapan OPD menjadi 14 OPD.

Layanan bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui metode jemput bola dengan lima kali kunjungan selama Januari.

Perangkat daerah ini ditegaskan tidak memiliki objek PAD karena berfokus pada pelayanan publik.

Dalam arahannya, Wali Kota juga mengingatkan tentang optimalisasi aset daerah agar menjadi perhatian, khususnya penggilingan padi di bawah pengelolaan DKP3 dengan kapasitas produksi 10 ton per hari dan target 250 ton per bulan.

"Aset tersebut kita proyeksikan menghasilkan keuntungan hingga Rp1,4 miliar per tahun dengan skema operasional maksimal lima pekerja dan sistem penggajian harian," ujar H. Ayep Zaki.

Dalam konteks fiskal, target PAD Tahun 2026 diharapkan sebesar Rp650 miliar, meningkat dari realisasi sebelumnya sebesar Rp491,9 miliar.

Realisasi Januari 2026 menunjukkan kenaikan 16 persen secara year on year dengan 19 perangkat daerah sebagai penyumbang PAD, di mana RSUD menjadi kontributor utama.

"Nah, apabila target tidak tercapai, evaluasi harus dilakukan dari lima aspek utama, yaitu sumber daya manusia, manajemen, material pendukung, sistem atau mesin, serta anggaran. Kontrol berkala terhadap capaian akan saya lakukan secara konsisten," tegasnya.

BPKPD ditargetkan meningkatkan PAD sebesar 23 persen dari Rp133,65 miliar menjadi Rp160,6 miliar, dengan realisasi Januari mencapai Rp10 miliar.

Untuk percepatan capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pengelolaan teknis direncanakan dialihkan kepada camat guna memperkuat koordinasi wilayah.

Data realisasi PAD per kecamatan menunjukkan variasi capaian. Kecamatan Lembursitu mencatat kenaikan 145 persen, sementara Cikole, Warudoyong, Baros, dan Cibeureum menunjukkan tren positif.

Dalam Rapim juga dilakukan peluncuran Air Minum Dalam Kemasan TBW Kota Sukabumi sebagai bagian dari strategi penguatan kemandirian ekonomi dan optimalisasi aset daerah.

Produk ini diharapkan menjadi sumber PAD baru sekaligus memperkuat identitas produk lokal Kota Sukabumi.

Rapat Pimpinan Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan fokus pada penguatan tata kelola berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta stabilitas fiskal melalui inovasi dan optimalisasi potensi daerah sepanjang Tahun 2026.

Pewarta	: Kang Warsa
Dokumentasi	: Iqbal
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan	: Ross Pristianasari