SUKABUMI--Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Sukabumi telah hadir menyapa masyarakat. Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi melakukan soft launching MPP di Toserba Tiara, Kamis (23/12).
Sebanyak 105 layanan dari 22 tenan layanan publik hadir disini, mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan serta meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawaan Hamami, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Dida Sembada, Kepala Dinas Penanaman mod dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Didin Syaripudin.
Aspek penting dalam penyelenggaraan MPP adalah terintegrasinya berbagai pelayanan publik dengan tujuan mempermudah layanan kepada masyarakat. '' Setelah penantian panjang akhirnya bisa melaunching MPP, bukan hanya kebanggaan pemda dan mitra pemda tapi bagi warga,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.
Keberadaan MPP seiring perjalanan waktu dan perubahan zaman serta kecepatan teknologi informasi dan prinsip good governanca dan clean government. Masyarakat kata Fahmi, mempunyai harapan kepada pemerintah melakukan pelayanan cepat, mudah dan murah kepada warga sesuai ekpektasi dan perkembangan zaman. MPP sebagai salah satu sarana dalam kerangka memberikan kebahagian kepada warga.
'' Bukan hanya kemegahan bangunan MPP, tapi yang diberikan bagaimana fungsi dari mal pelayanan publik berjalan dengan sebaik baiknya,'' ungkap Fahmi. Terlebih bagaiman tiap daerah memberikan inovasi dalam pelayanan publik.
Fahmi menuturkan, melihat negara maju menerapkan pembatasan jumlah kendaraan dan dibarengi fasilitas pendukung bagi masyarakat dihadirkan. Sehingga peradaban terbaik hadir dalam penataan yang perlahan dilakukan.
'' Peradaban bisa lahir dengan menghadirkan pelayanan publik mudah dan cepat,'' kata Fahmi. Di sisi lain wali kota mengingatkan amanah yang diemban untuk mempersatukan dan melayani dan memudahKn warga bukan menceraiberaikan.
MPP lanjut Fahmi, jadi wujud amanah yang diemban dan keterpaduan berbagai dinas dan instansi. Selain itu MPP harus menerapkan sejumlah prinsip. Di antaranya prinsip berdaya guna yakni MPP betul-betul dirasakan warga misalnya dalam pengurusan dokumen kependudukan da kartu pencari kerja.
Intinya layanan tersrbut terselesaikan di MPP dan juga menerapkan prinsip koordinasi yang kuat. Selain itu prinsip akseptabilitas yakni MPP memiliki peran yang sama dalam pelayanan kepada warga dan prinsip kenyamanan. Beberapa hal prinsip ini harus dihadirkan dalam pengelolaan MPP.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi Didin Syarifudin mengatakan, layanan yang ada di MPP yakni dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Selain itu ada tenant dari luar pemda seperti Kementerian Agama, Polres Sukabumi Kota, Samsat, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Kantor Imigrasi, Bank BJB, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ATR/BPN.
