07 Februari 2022



Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengikuti Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Sukabumi tahun 2023, Senin (7/2/2022).

Pada saat tersebut disampaikan Dinas Kesehatan dan RSUD Syamsudin harus menjawab tantangan seperti pandemi Covid, salah satunya ekonomi pascapandemi yakni perawatan kesehatan. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi Fitri Hayati Fahmi dan Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah.

''Keluarga besar Dinkes dan organisasi profesi kesehatan harus mengingat bahwa Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi. Sehingga pemkot berkomitmen menjadikan Kota Sukabumi sebagai kota jasa pendidikan, kesehatan dan perdagangan. 

Di mana pada 2022 ini misalnya masih dilakukan penanganan dan adaptasi dengan pandemi Covid-19. Di setiap SKPD ikut berupaya meningkatkan indikator makro seperti IPM, persentase penduduk miskin, dan elemen.

Di mana setiap dinas memiliki peran memperbaiki target indikator makro. Misalnya penduduk miskin erat dengan kesehatan karena banyak warga miskin karena sakit.

''Ketika sehat maka angka kemiskinan berkurang dan semangatnya sebagian besar warga sehat maka angka kemiskinan di tekan,'' tulis Fahmi. Ia mengatakan ada sejumlah isu terkini 2023 dan akan menjadi pokok intervensi yang disiapkan.

Pertama pasca pandemi Covid-19 dan vaksinasi. Di 2023 berharap endemi bukan pandemi tapi belum bisa dipastikan waktunya.

Selain itu ada tujuh ekonomi baru, di mana Health Care muncul dalam prioritas di dalamnya. Apalagi dalam visi pemkot jelas sebagai kota jasa pendidikan kesehatan dan perdagangan dan sejalan dengan tujuh ekonomi baru khususnya kesehatan atau jasa kesehatan. 

'' Oleh karenanya teknologi kesehatan harus semakin meningkat dari waktu ke waktu dan dinkes dan RSUD Syamsudin harus update yang terbaru,'' kata Fahmi. Ia menjelaskan ada tiga pilar persaingan yang harus ditetapkan yakni pesaing, pelanggan, dan perusahaan.

Intinya harus ada persiapan teknologi dan pelayanan kesehatan baik dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya untuk menjawab tantangan zaman. Selain itu infrastruktur kesehatan dalam kerangka menjawab tantangan health care.

Fahmi menjelaskan isu-isu lainnya di 2023 yakni kawasan limbah, sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. berikutnya isu-isu lanjutan modal sosial berbasis budaya dan persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024.

''Program dan kegiatan unggulan akan diselesaikan pada 2022 dan 2023 menyisir target yang belum tuntas,'' kata Fahmi. Salah satunya program kesehatan karena berdampak pada berbagai sektor lainnya. (Ovie/Red)

1 Tanggapan:

Silakan kirim saran dan komentar anda

  1. Nama Kepala Dinkes tidak disebutkan di dalam berita, ya? Padahal dia punya lakonnya.

    BalasHapus