Dalam kegiatan ini, berbagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel menjadi sorotan utama. Pemantauan terhadap penyelesaian kerugian daerah serta tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Setiap perangkat daerah harus mematuhi tenggat waktu yang telah ditentukan. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan agar langkah tindak lanjut lebih efektif dan hasilnya terukur,” ujar Herman.
Selain memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, Herman menambahkan bahwa langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa anggaran tidak hanya boleh terkonsentrasi pada belanja pegawai, tetapi juga harus dialokasikan secara optimal untuk program-program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya soal akurasi angka, tetapi juga bagaimana anggaran itu menyentuh kepentingan masyarakat luas,” ujar Widhi.
Untuk meningkatkan hasil, beberapa poin penting diajukan, seperti; peningkatan capaian TLRHP dan penyelesaian kerugian daerah di seluruh wilayah, efektivitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dan perbaikan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui kerja sama antara BPK dan pemerintah daerah, diharapkan pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Acara ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Sukabumi, untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, demi meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Fadhil
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
