Korupsi merupakan musuh bersama. Pembangunan bangsa termasuk wilayah memerlukan dukungan seluruh pihak agar korupsi atau rusuah dapat diberantas.
Pemerintah Kota Sukabumi melalui Inspektorat Daerah menggelar sosialisasi anti-korupsi pada Rabu (4/12) pagi di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi.
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk media, pengusaha, dan masyarakat umum, sebagai bagian dari upaya bersama memberantas korupsi yang dianggap sebagai musuh bersama pembangunan bangsa.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji yang didampingi oleh Inspektur, Een Rukmini.
Dalam sambutannya, Kusmana menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Ia menekankan bahwa korupsi tidak hanya merusak tatanan ekonomi, tetapi juga melemahkan institusi pemerintah dan kepercayaan masyarakat.
"Pemberantasan korupsi menjadi prioritas tinggi dan komitmen pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita ke-7 pemerintahan Presiden Prabowo. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah kunci keberhasilan, serta fondasi utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara demokratis dan berkeadilan," ujanya.
Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat
Kusmana menjelaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi.
Tingginya biaya transaksi birokrasi seringkali membuat pengusaha enggan berinvestasi, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi lapangan kerja, dan meningkatkan angka pengangguran.
"Lebih dari itu, korupsi telah merasuki kehidupan masyarakat, bahkan menjadi hal yang dianggap lumrah. Ini melemahkan penegakan hukum, mengurangi akuntabilitas pemerintah, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan," tambah Kusmana Hartadji.
Sinergi Pencegahan dan Penindakan
Dalam upaya memberantas korupsi, Pj Wali Kota Sukabumi menegaskan perlunya integrasi antara pencegahan dan penindakan.
Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika hanya fokus pada penindakan setelah kejahatan terjadi. Sosialisasi seperti ini diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai anti-korupsi kepada masyarakat, menciptakan budaya anti-korupsi, dan mendorong perubahan perilaku.
"Dengan terciptanya budaya anti-korupsi, masyarakat diharapkan tidak hanya menolak korupsi tetapi juga aktif melawan dan tidak menjadi bagian dari jaringan korupsi itu sendiri," katanya.
Acara sosialisasi ini diakhiri dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber, memperkuat komitmen bersama dalam memerangi korupsi. Kusmana Hartadji berharap kegiatan ini menjadi langkah awal yang nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Sukabumi.
Pemerintah Kota Sukabumi melalui Inspektorat Daerah menggelar sosialisasi anti-korupsi pada Rabu (4/12) pagi di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi.
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk media, pengusaha, dan masyarakat umum, sebagai bagian dari upaya bersama memberantas korupsi yang dianggap sebagai musuh bersama pembangunan bangsa.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji yang didampingi oleh Inspektur, Een Rukmini.
Dalam sambutannya, Kusmana menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Ia menekankan bahwa korupsi tidak hanya merusak tatanan ekonomi, tetapi juga melemahkan institusi pemerintah dan kepercayaan masyarakat.
"Pemberantasan korupsi menjadi prioritas tinggi dan komitmen pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita ke-7 pemerintahan Presiden Prabowo. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah kunci keberhasilan, serta fondasi utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara demokratis dan berkeadilan," ujanya.
Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat
Kusmana menjelaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi.
Tingginya biaya transaksi birokrasi seringkali membuat pengusaha enggan berinvestasi, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi lapangan kerja, dan meningkatkan angka pengangguran.
"Lebih dari itu, korupsi telah merasuki kehidupan masyarakat, bahkan menjadi hal yang dianggap lumrah. Ini melemahkan penegakan hukum, mengurangi akuntabilitas pemerintah, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan," tambah Kusmana Hartadji.
Sinergi Pencegahan dan Penindakan
Dalam upaya memberantas korupsi, Pj Wali Kota Sukabumi menegaskan perlunya integrasi antara pencegahan dan penindakan.
Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika hanya fokus pada penindakan setelah kejahatan terjadi. Sosialisasi seperti ini diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai anti-korupsi kepada masyarakat, menciptakan budaya anti-korupsi, dan mendorong perubahan perilaku.
"Dengan terciptanya budaya anti-korupsi, masyarakat diharapkan tidak hanya menolak korupsi tetapi juga aktif melawan dan tidak menjadi bagian dari jaringan korupsi itu sendiri," katanya.
Acara sosialisasi ini diakhiri dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber, memperkuat komitmen bersama dalam memerangi korupsi. Kusmana Hartadji berharap kegiatan ini menjadi langkah awal yang nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Sukabumi.
Pewarta : Kang Warsa - Puteri Zauhara
Dokumentasi : Dede Soleh Saepul
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari