Penjabat Wali Kota Sukabumi Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Secara Virtual

Rakor pengendalian inflasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 6 Januari 2025 dihadiri secara virtual oleh Pj. Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji; Pj. Sekda Kota Sukabumi, Hasan Asari; Kepala BPS Kota Sukabumi, Urip Sugeng Santoso; dan sejumlah perwakilan SKPD.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian memimpin Rakor yang ini. Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan perkembangan inflasi nasional dari akhir 2024 hingga awal 2025, termasuk kontribusi sektor-sektor utama dan kinerja daerah dalam menjaga stabilitas harga.

Inflasi Nasional Masih Terkendali

Mendagri memaparkan bahwa inflasi bulanan dari November ke Desember 2024 meningkat dari 0,3% menjadi 0,44%. Penyumbang terbesar inflasi adalah sektor makanan, minuman, dan tembakau dengan kontribusi 1,33%.

"Kenaikan ini wajar mengingat adanya perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru yang mendorong lonjakan permintaan," jelas Menteri Tito.



Selain itu, sektor kesehatan (0,35%), perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,26%), serta penyajian makanan dan minuman di restoran (0,17%) turut berkontribusi pada kenaikan inflasi.

Namun, sektor transportasi hanya menyumbang 0,04%, lebih rendah dibandingkan biasanya. Tito mengaitkan hal ini dengan kebijakan pemerintah yang menurunkan biaya angkutan udara sebesar 10%.

Secara tahunan, inflasi pada Desember 2024 mencapai 1,57%, menurun signifikan dibanding Desember 2023 yang tercatat sebesar 2,61%.

"Angka ini masih dalam target nasional, yaitu 1,5% hingga 3,5%, dengan target ideal di 2,5% ± 1%," ungkapnya.

Papua Pegunungan Catat Inflasi Tertinggi

Meski inflasi nasional terkendali, beberapa daerah mencatat angka yang cukup tinggi. Provinsi Papua Pegunungan menjadi yang tertinggi dengan inflasi sebesar 5,36%, jauh di atas batas target nasional 3,5%. Daerah lainnya seperti Papua Tengah (3,27%), Papua Barat (2,53%), Bali (2,34%), dan Aceh (2,17%) juga mencatat angka inflasi yang relatif tinggi.

Mendagri meminta pemerintah daerah untuk segera mengidentifikasi penyebab kenaikan harga di wilayah masing-masing dan mencari solusi yang tepat.

Gorontalo Tunjukkan Prestasi dengan Deflasi

Sebaliknya, Gorontalo mencatat prestasi dengan inflasi terendah, bahkan mengalami deflasi sebesar -0,75%. "Kami mengapresiasi kerja keras seluruh pihak di Gorontalo, termasuk Gubernur dan Wali Kota, yang berhasil menjaga stabilitas harga di daerah," kata Tito.

Daerah lain dengan inflasi rendah antara lain Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, NTT, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Kabupaten/Kota dengan Inflasi Tertinggi dan Terendah

Di tingkat kabupaten/kota, Jayawijaya di Papua Pegunungan mencatat inflasi tertinggi, sementara Kota Gorontalo mencatat inflasi terendah dengan deflasi sebesar -0,3%.

Mendagri menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali.

"Meski angka inflasi nasional berada dalam target, kita tetap harus waspada dan berupaya memastikan kenaikan harga barang dan jasa tidak memberatkan masyarakat," tutupnya.

Melalui Rakor ini Penjabat Wali Kota Sukabumi berharap arahan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Neheri dapan menjadi pemantik untuk meningkatkan pengendalian inflasi di Kota Sukabumi.

Pewarta          : Kang Warsa 
Dokumentasi  : Dede Soleh saepul

DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
Dokumentasi Pimpinan
Dokumentasi Pimpinan Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan Pemerintah Kota Sukabumi merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.