Jawa Barat Mantapkan Strategi Penanganan Sampah Terintegrasi

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin Rapat Penanganan Sampah Terintegrasi di wilayah Provinsi Jawa Barat yang digelar di Kantor Bupati Cianjur, Sabtu 9 Agustus 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat termasuk Wakil Wali Kota Bobby Maulana, serta perwakilan sektor swasta dari PT Semen Jawa, PT Indocement Tunggal Perkasa, PT Solusi Bangun Indonesia, Asosiasi Semen Indonesia, dan Apindo.

Rapat tersebut bertujuan menyelaraskan langkah strategis antara pemerintah dan sektor industri dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi, berkelanjutan, serta berbasis kewirausahaan dan teknologi pengolahan modern.

Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya sinergitas antarwilayah, serta mendorong perubahan paradigma dari pengelolaan berbasis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi pengelolaan dari hulu dengan fokus pada pengurangan dan pembatasan sampah.

Ia juga menegaskan perlunya menghentikan praktik open dumping di TPA, menerapkan sistem sanitary landfill, dan mengoptimalkan pemanfaatan RDF (Refuse Derived Fuel) sebagai bahan bakar alternatif oleh industri semen.

Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat diinstruksikan memastikan hanya sampah residu yang masuk ke TPA, serta segera memetakan proyek pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) sesuai regulasi terbaru.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam arahannya menyatakan bahwa penanganan sampah harus menjadi gerakan strategis untuk membentuk karakter masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Ia mengusulkan pemberian insentif dan sanksi kepada pemerintah daerah, termasuk peluncuran penghargaan “Mahkota Binokasih” untuk kota/kabupaten terbersih dengan hadiah pembangunan senilai Rp15 miliar.

Selain itu, Pemprov Jabar akan menggelar lomba “Gapura Sribaduga” antar desa dan kelurahan dengan indikator utama kebersihan dan pengelolaan sampah yang dinilai berdasarkan standar Adipura serta integrasi konsep RDF. Program ini diharapkan mampu memicu partisipasi aktif masyarakat di tingkat akar rumput.

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa bantuan provinsi tidak akan diberikan kepada daerah yang tidak menunjukkan komitmen dan kinerja dalam pengelolaan sampah.

Kebijakan ini akan diterapkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sehingga pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Sektor pendidikan pun dilibatkan melalui program “Anugerah Panca Waluya” yang mendorong sekolah membentuk karakter peserta didik agar mampu mengelola sampah secara mandiri.

Pendekatan ini diharapkan menanamkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Dengan strategi kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, industri, masyarakat, dan lembaga pendidikan, Jawa Barat menargetkan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya menjadi pelopor pengelolaan sampah yang inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pemerintah optimistis langkah ini akan berdampak signifikan pada kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta : Husen

Dokumentasi : ihsan

DOKPIM KOTA SUKABUMI

Pranata Kehumasan

Ross Pristianasari