Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan visi dan misi kepala daerah terpilih di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah penyesuaian rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 agar selaras dengan kebijakan gubernur, bupati, dan wali kota yang baru terpilih.
Selain itu, terdapat arahan untuk menangguhkan sementara eksekusi anggaran yang bersumber dari provinsi, kecuali untuk program-program prioritas yang sifatnya wajib (mandatory).
"Salah satu fokus utama adalah sinkronisasi pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang menghubungkan antarwilayah. Jika ada proyek yang menjadi kewenangan kabupaten/kota tetapi keterbatasan anggaran, provinsi bisa membantu. Sebaliknya, jika ada jalan provinsi di daerah dengan kekuatan fiskal yang cukup, maka kabupaten/kota bisa mengambil peran dalam pengerjaannya," jelasnya.
Dalam konteks efisiensi belanja daerah, gubernur terpilih mengingatkan agar kebijakan anggaran 2025 tidak mengurangi belanja publik yang bersifat esensial.
Selain itu, Hasan Asari menyampaikan rencana pemerintah untuk mendorong survei kebutuhan masyarakat secara berkala, minimal dua kali dalam setahun, agar data yang digunakan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi faktual.
Dalam pertemuan ini juga dibahas rencana pemilihan desa terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat, di mana desa yang terpilih akan mendapatkan bantuan pembangunan senilai Rp5 miliar dalam bentuk fisik atau sarana lainnya yang siap digunakan.
Dengan adanya forum ini, Pj Sekda Kota Sukabumi berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat semakin kuat, sehingga kebijakan pembangunan daerah bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Ihsan
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
