Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menghadiri acara Jabar Istimewa Ngariung yang digelar di Bale Sawala Yudistira, Pemkab Purwakarta, Jumat (21/3/2025).
Acara ini menjadi ajang silaturahmi dan koordinasi bagi kepala daerah, pejabat pemerintah provinsi, serta perwakilan dinas terkait se-Jawa Barat untuk membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah.
Acara ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan memperkuat sinergi antardaerah dalam berbagai sektor. Selain dihadiri para bupati dan wali kota, kegiatan ini juga melibatkan kepala dinas dari berbagai bidang serta perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan pandangannya tentang kondisi pendidikan saat ini. Ia menyoroti bagaimana lingkungan belajar yang kurang kondusif dapat membuat anak-anak kehilangan fokus dan keterhubungan dengan sekolah.
Menurutnya, ruang kelas harus menjadi tempat yang membangun hubungan erat antara siswa, guru, dan lingkungan, bukan sekadar ruang hafalan yang membuat anak-anak terasing.
Ia juga menyinggung fenomena media sosial yang kerap dikendalikan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan baik bagi negara. Oleh karena itu, ia berencana menghadirkan media sosial berbasis edukasi yang dapat menjadi sarana pembelajaran serta pengendalian informasi yang lebih sehat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dedi juga menyinggung kebijakan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah. Ia menegaskan bahwa bagi hasil pajak kendaraan bermotor harus sepenuhnya digunakan untuk perbaikan jalan dan infrastruktur.
"Pendapatan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak hampir mencapai Rp30 triliun. Jika dibiarkan, jumlah ini tidak akan terbayar. Oleh karena itu, saya lebih memilih memberikan keringanan pembayaran, misalnya Rp750 ribu dibanding utang Rp10 juta yang tidak mungkin dibayar. Lebih baik kita mendapatkan pemasukan nyata daripada sekadar angka di atas kertas," jelasnya.
Ia pun menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang fleksibel sangat diperlukan untuk mengatasi defisit anggaran yang dihadapi oleh berbagai pemerintah daerah di Jawa Barat.
Melalui acara Jabar Istimewa Ngariung ini, diharapkan terjadi koordinasi yang lebih erat antar daerah dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.
Acara ini menjadi ajang silaturahmi dan koordinasi bagi kepala daerah, pejabat pemerintah provinsi, serta perwakilan dinas terkait se-Jawa Barat untuk membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah.
Acara ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan memperkuat sinergi antardaerah dalam berbagai sektor. Selain dihadiri para bupati dan wali kota, kegiatan ini juga melibatkan kepala dinas dari berbagai bidang serta perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan pandangannya tentang kondisi pendidikan saat ini. Ia menyoroti bagaimana lingkungan belajar yang kurang kondusif dapat membuat anak-anak kehilangan fokus dan keterhubungan dengan sekolah.
Menurutnya, ruang kelas harus menjadi tempat yang membangun hubungan erat antara siswa, guru, dan lingkungan, bukan sekadar ruang hafalan yang membuat anak-anak terasing.
Ia juga menyinggung fenomena media sosial yang kerap dikendalikan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan baik bagi negara. Oleh karena itu, ia berencana menghadirkan media sosial berbasis edukasi yang dapat menjadi sarana pembelajaran serta pengendalian informasi yang lebih sehat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dedi juga menyinggung kebijakan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah. Ia menegaskan bahwa bagi hasil pajak kendaraan bermotor harus sepenuhnya digunakan untuk perbaikan jalan dan infrastruktur.
"Pendapatan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak hampir mencapai Rp30 triliun. Jika dibiarkan, jumlah ini tidak akan terbayar. Oleh karena itu, saya lebih memilih memberikan keringanan pembayaran, misalnya Rp750 ribu dibanding utang Rp10 juta yang tidak mungkin dibayar. Lebih baik kita mendapatkan pemasukan nyata daripada sekadar angka di atas kertas," jelasnya.
Ia pun menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang fleksibel sangat diperlukan untuk mengatasi defisit anggaran yang dihadapi oleh berbagai pemerintah daerah di Jawa Barat.
Melalui acara Jabar Istimewa Ngariung ini, diharapkan terjadi koordinasi yang lebih erat antar daerah dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Fadhil
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari