Hadiri Musrenbang RKPD 2027 Jabar, Wali Kota Sukabumi Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Provinsi Jawa Barat digelar pada Rabu (15/4) pagi di Bale Gede Gedung Pakuan, Bandung.

Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki didampingiKepala Bappeda Hasan Asari menghadiri kegiatan tersebut bersama para kepala daerah se-Jawa Barat sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan lintas wilayah.

Kehadiran Wali Kota Sukabumi dalam forum strategis ini menjadi penting, mengingat Musrenbang RKPD merupakan ruang utama dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi.

Selain itu, forum ini juga menjadi momentum untuk memperjuangkan program-program prioritas Kota Sukabumi agar terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat secara menyeluruh.

Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa anggaran daerah harus dimaksimalkan untuk meningkatkan performa pelayanan publik.

Ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak prioritas, seperti insentif Forkopimda, melainkan difokuskan pada kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Wamendagri menekankan bahwa lemahnya performa daerah dapat menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan, termasuk praktik korupsi.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh apabila kinerja belum optimal, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih akuntabel dan transparan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya pembangunan yang berlandaskan harmoni antara manusia dan alam.

"Bahwa pembangunan tidak boleh memisahkan manusia dari lingkungannya, karena hal tersebut justru akan melahirkan keterasingan sebagaimana terjadi di negara-negara maju," tegasnya.

Menurutnya, pembangunan harus berangkat dari kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari alam.

Dalam perspektif tersebut, manusia memiliki tanggung jawab sebagai pengelola alam yang harus menjaga keseimbangan, bukan mengeksploitasi.

Ia juga mengkritisi pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada angka statistik, namun mengabaikan aspek keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

“Ketika lingkungan tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita, maka angka-angka pembangunan hanya akan menjadi ilusi,” tegasnya.

Gubernur juga menyoroti karakter masyarakat Jawa Barat yang dinamis dan terbuka.

Ia menilai, keterbukaan tersebut harus diimbangi dengan penguatan nilai-nilai budaya lokal agar masyarakat tidak kehilangan jati diri di tengah arus perubahan yang cepat.

Dalam konteks tersebut, KDM mendorong agar pembangunan di Jawa Barat tetap berpijak pada kearifan lokal, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam naskah Siksa Kandang Karesian sebagai rujukan moral dan budaya dalam membangun peradaban.

Selain pemaparan arah kebijakan, kegiatan Musrenbang RKPD 2027 juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Pembangunan Strategis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Kesepakatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi pembangunan lintas daerah.

Bagi Kota Sukabumi, kehadiran Wali Kota dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa arah pembangunan kota selaras dengan kebijakan provinsi, sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat Sukabumi dalam skala yang lebih luas.

Sinergi ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan, khususnya dalam peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan keterlibatan aktif dalam perencanaan pembangunan tingkat provinsi, Pemerintah Kota Sukabumi menunjukkan keseriusannya dalam membangun daerah secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Jawa Barat yang maju dan inklusif.

Pewarta	: Kang Warsa
Dokumentasi	: Iqbal
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan	: Ross Pristianasari