Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga strategi ekonomi nasional. Dengan mayoritas penduduk dunia yang beragama Islam, sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Namun, ironisnya, Indonesia masih tertinggal dalam produksi dan ekspor produk halal dibandingkan negara-negara non-Muslim seperti Brasil dan India. Survei menunjukkan bahwa 87,2% masyarakat Indonesia lebih memilih produk bersertifikat halal, menandakan pentingnya jaminan kehalalan dalam membangun kepercayaan konsumen.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, Haikal Hasan, menyoroti potensi besar industri halal. Nilai pasar produk halal dunia mencapai Rp20.640 triliun pada 2024, namun Indonesia baru menguasai 3,2% dari total nilai tersebut.
Data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menunjukkan, dari 66 juta pelaku usaha di Indonesia, hanya 2,2 juta yang telah memiliki sertifikat halal. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan rumah potong hewan (RPH) bersertifikat halal. Dari 500 RPH di Indonesia, hanya 50% yang memenuhi standar halal.
Pemerintah pun berupaya meningkatkan jumlah tenaga profesional di sektor halal, termasuk menambah 80.000 juru sembelih halal dan meluncurkan program “Satu Desa, Satu Juru Sembelih Halal” bekerja sama dengan Kementerian Desa.
Inflasi di Indonesia dibagi menjadi tiga komponen: inflasi bergejolak (volatile food), inflasi administrasi (administered prices), dan inflasi inti (core inflation). Meskipun terjadi deflasi, daya beli masyarakat tetap stabil, terlihat dari pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman sebesar 2,25% serta kenaikan sektor perawatan pribadi dan jasa sebesar 8,4%.
Deflasi Februari 2025: Dampak Diskon Listrik dan Penurunan Harga Pangan
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar -0,48% pada Februari 2025. Faktor utama deflasi ini adalah diskon listrik 50% yang diberlakukan pada Januari–Februari 2025, serta penurunan harga komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam.
Namun, beberapa komoditas seperti BBM non-subsidi dan emas perhiasan masih mengalami inflasi. Secara geografis, sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami deflasi, meskipun lima provinsi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur masih mencatat inflasi akibat kenaikan harga sayuran dan ikan.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan terhadap UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, Indonesia dapat mengambil peran lebih besar dalam industri halal global. Sementara itu, pengendalian inflasi yang terkendali menunjukkan stabilitas ekonomi nasional. Langkah-langkah strategis ini dipandang akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pewarta :Kang Warsa
Dokumentasi : Iqbal
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
