Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan yang dipimpin oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki didampingi Wakil Wali Kota Bobby Maulana. Rapat yang berlangsung pada Senin, 3 Maret 2025 di Oproom Setda Kota Sukabumi ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Mohamad Hasan Asari, serta para Asisten Daerah, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah.
Dalam pertemuan ini, Wali Kota Sukabumi menyampaikan strategi pembangunan Kota Sukabumi untuk periode 2025-2030 dengan fokus pada efisiensi anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pembangunan infrastruktur strategis.
“Kebijakan pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat tanpa ada intervensi politik. ASN harus bekerja secara profesional, tidak menghambat jalannya pembangunan, dan membuka lembaran baru dengan berpedoman pada undang-undang dan peraturan pemerintah,” ujar H. Ayep Zaki
Dalam refleksi hasil retreat di Magelang, Wali Kota Sukabumi menyoroti fiskal Kota Sukabumi yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ia menargetkan peningkatan PAD dalam lima tahun ke depan. Pemerintah juga akan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar lebih efisien, dengan memanfaatkan digitalisasi retribusi dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga tingkat RT/RW.
Selain itu, evaluasi terhadap RSUD Kota Sukabumi menjadi salah satu prioritas, mengingat rumah sakit tersebut mengalami kerugian sekitar Rp30-40 miliar per tahun. Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan, termasuk mengganti Dewan Pengawas RSUD dan meningkatkan efisiensi pengelolaan rumah sakit.
Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah berencana mengoptimalkan peran BUMD agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD. BUMD di Kota Sukabumi ditargetkan untuk menyumbang Rp30 miliar, dengan langkah konkret seperti peningkatan layanan air bersih oleh PDAM, pengurangan kebocoran air, perluasan akses kredit mikro bagi pedagang pasar oleh BPR, serta diversifikasi usaha dan kerja sama dengan BPJS oleh PD Waluya. Pemerintah juga akan menata kembali Pasar Pelita, termasuk mengevaluasi harga kios yang selama tujuh tahun terakhir tidak memberikan kontribusi optimal bagi PAD.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, H. Ayep Zaki menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil harus selaras dengan regulasi pemerintah pusat. Penunjukan pejabat strategis akan dilakukan melalui Panitia Seleksi (Pansel) guna menjamin transparansi dan profesionalisme.
Pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan besar yang belum memiliki izin operasional, agar dapat dikenakan pajak sesuai regulasi. Pengadaan barang dan jasa akan diawasi lebih ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Sebagai bagian dari program lingkungan, kami akan mengaktifkan kembali program Jumat Bersih (Jumsih), yang akan dilaksanakan setiap Jumat pagi. Kegiatan ini diawali dengan olahraga selama 45 menit, lalu dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih di berbagai titik kota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan menjaga lingkungan agar tetap nyaman,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, Kepala DPMPTSP Iskandar Ifhan menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun roadmap investasi, dengan sektor properti sebagai salah satu pengungkit PAD. Saat ini terdapat delapan pengembang properti yang siap menanamkan investasi senilai Rp250 miliar di Kota Sukabumi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Asep Suhendrawan menyampaikan bahwa visi pembangunan yang dipaparkan Wali Kota akan dimasukkan dalam revisi RPJMD yang dijadwalkan pada Mei 2025.
Ketua Lembaga Wakaf Doa Bangsa, Agus Wahidin, mendukung program Gerakan Wakaf Uang yang berbasis kewilayahan. Program ini bertujuan untuk membangun dana abadi umat dan telah mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana wakaf guna mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.
Tim Keuangan Pemkot Sukabumi yang diwakili oleh Ubaidillah menekankan bahwa Kota Sukabumi harus menjadi role model dalam pengelolaan fiskal daerah dan mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama menyusun strategi keuangan yang lebih berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa program prioritas Kota Sukabumi harus berfokus pada optimalisasi PAD dan peningkatan daya saing ekonomi daerah. Dalam era digital, ia menyoroti pentingnya literasi digital dan komunikasi publik yang lebih efektif.
Pemerintah Kota Sukabumi harus memiliki akun resmi yang terverifikasi dan membentuk tim media sosial yang bertanggung jawab dalam mengelola opini publik. Terkait ekonomi kreatif, ia menekankan bahwa subsektor ekonomi digital terus berkembang pesat dan harus mendapat perhatian khusus sebagai pilar ekonomi baru Kota Sukabumi.
Dalam rapat tersebut disepakati beberapa keputusan utama, termasuk menetapkan target PAD untuk tahun 2025 dan dalam lima tahun ke depan, mengoptimalkan peran BUMD dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD, melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap pengelolaan RSUD Kota Sukabumi, serta memastikan kebijakan anggaran daerah dijalankan secara efisien dan transparan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam melaksanakan program Jumat Bersih sebagai bagian dari gerakan Sukabumi Bersih dan Sehat.
Rapat ditutup dengan arahan Wali Kota agar seluruh jajaran Pemerintah Kota Sukabumi bekerja secara profesional dan fokus pada pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan arah kebijakan yang jelas dan strategi pembangunan yang matang, Sukabumi Baru 2025-2030 dipandang dapat mewujudkan kota yang lebih inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis.
Dalam pertemuan ini, Wali Kota Sukabumi menyampaikan strategi pembangunan Kota Sukabumi untuk periode 2025-2030 dengan fokus pada efisiensi anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pembangunan infrastruktur strategis.
“Kebijakan pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat tanpa ada intervensi politik. ASN harus bekerja secara profesional, tidak menghambat jalannya pembangunan, dan membuka lembaran baru dengan berpedoman pada undang-undang dan peraturan pemerintah,” ujar H. Ayep Zaki
Dalam refleksi hasil retreat di Magelang, Wali Kota Sukabumi menyoroti fiskal Kota Sukabumi yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ia menargetkan peningkatan PAD dalam lima tahun ke depan. Pemerintah juga akan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar lebih efisien, dengan memanfaatkan digitalisasi retribusi dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga tingkat RT/RW.
Selain itu, evaluasi terhadap RSUD Kota Sukabumi menjadi salah satu prioritas, mengingat rumah sakit tersebut mengalami kerugian sekitar Rp30-40 miliar per tahun. Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan, termasuk mengganti Dewan Pengawas RSUD dan meningkatkan efisiensi pengelolaan rumah sakit.
Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah berencana mengoptimalkan peran BUMD agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD. BUMD di Kota Sukabumi ditargetkan untuk menyumbang Rp30 miliar, dengan langkah konkret seperti peningkatan layanan air bersih oleh PDAM, pengurangan kebocoran air, perluasan akses kredit mikro bagi pedagang pasar oleh BPR, serta diversifikasi usaha dan kerja sama dengan BPJS oleh PD Waluya. Pemerintah juga akan menata kembali Pasar Pelita, termasuk mengevaluasi harga kios yang selama tujuh tahun terakhir tidak memberikan kontribusi optimal bagi PAD.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, H. Ayep Zaki menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil harus selaras dengan regulasi pemerintah pusat. Penunjukan pejabat strategis akan dilakukan melalui Panitia Seleksi (Pansel) guna menjamin transparansi dan profesionalisme.
Pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan besar yang belum memiliki izin operasional, agar dapat dikenakan pajak sesuai regulasi. Pengadaan barang dan jasa akan diawasi lebih ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Sebagai bagian dari program lingkungan, kami akan mengaktifkan kembali program Jumat Bersih (Jumsih), yang akan dilaksanakan setiap Jumat pagi. Kegiatan ini diawali dengan olahraga selama 45 menit, lalu dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih di berbagai titik kota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan menjaga lingkungan agar tetap nyaman,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, Kepala DPMPTSP Iskandar Ifhan menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun roadmap investasi, dengan sektor properti sebagai salah satu pengungkit PAD. Saat ini terdapat delapan pengembang properti yang siap menanamkan investasi senilai Rp250 miliar di Kota Sukabumi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Asep Suhendrawan menyampaikan bahwa visi pembangunan yang dipaparkan Wali Kota akan dimasukkan dalam revisi RPJMD yang dijadwalkan pada Mei 2025.
Ketua Lembaga Wakaf Doa Bangsa, Agus Wahidin, mendukung program Gerakan Wakaf Uang yang berbasis kewilayahan. Program ini bertujuan untuk membangun dana abadi umat dan telah mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana wakaf guna mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.
Tim Keuangan Pemkot Sukabumi yang diwakili oleh Ubaidillah menekankan bahwa Kota Sukabumi harus menjadi role model dalam pengelolaan fiskal daerah dan mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama menyusun strategi keuangan yang lebih berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa program prioritas Kota Sukabumi harus berfokus pada optimalisasi PAD dan peningkatan daya saing ekonomi daerah. Dalam era digital, ia menyoroti pentingnya literasi digital dan komunikasi publik yang lebih efektif.
Pemerintah Kota Sukabumi harus memiliki akun resmi yang terverifikasi dan membentuk tim media sosial yang bertanggung jawab dalam mengelola opini publik. Terkait ekonomi kreatif, ia menekankan bahwa subsektor ekonomi digital terus berkembang pesat dan harus mendapat perhatian khusus sebagai pilar ekonomi baru Kota Sukabumi.
Dalam rapat tersebut disepakati beberapa keputusan utama, termasuk menetapkan target PAD untuk tahun 2025 dan dalam lima tahun ke depan, mengoptimalkan peran BUMD dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD, melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap pengelolaan RSUD Kota Sukabumi, serta memastikan kebijakan anggaran daerah dijalankan secara efisien dan transparan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam melaksanakan program Jumat Bersih sebagai bagian dari gerakan Sukabumi Bersih dan Sehat.
Rapat ditutup dengan arahan Wali Kota agar seluruh jajaran Pemerintah Kota Sukabumi bekerja secara profesional dan fokus pada pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan arah kebijakan yang jelas dan strategi pembangunan yang matang, Sukabumi Baru 2025-2030 dipandang dapat mewujudkan kota yang lebih inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis.
Pewarta :Kang Warsa
Dokumentasi : Dede Soleh Saepul
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari