Wali Kota Sukabumi Hadiri Rapat Sinergitas Pemerintah Daerah Jawa Barat

Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menghadiri kegiatan Sinergi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berlangsung di Kantor Bupati Karawang pada Selasa, 4 Maret 2025.

Acara ini menjadi ajang diskusi strategis dalam membangun kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju dan berdaya saing.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam arahannya menekankan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dalam tata kelola pemerintahan.

Ia mengaku lebih memilih turun langsung ke lapangan dan berdiskusi dengan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan rapat formal. "Saya mengubah rapat dengan pola ngobrol, tapi tetap menghasilkan solusi," ujarnya.

Selain itu, Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya perubahan tata ruang, terutama di wilayah puncak yang mengalami banjir. Ia mengusulkan konsep pembangunan rumah panggung dengan desain tinggi 2,5 meter sebagai solusi adaptasi terhadap bencana.

"Saya ingin mengembalikan Puncak sebagai daerah konservasi. Jika lahan perkebunan sudah tidak menghasilkan, jangan diusik. Pembangunan harus berangkat dari kedekatan kita dengan alam," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat juga menekankan perubahan dalam pengelolaan tenaga kerja. Ia meminta setiap desa memiliki operator yang bertugas menginput data tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan keahlian. Dengan sistem ini, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja bisa langsung melihat data yang tersedia tanpa proses berbelit.

Selain itu, Dedi Mulyadi mengkritik pola distribusi bantuan sosial yang sering kali dipolitisasi. Ia mengusulkan agar pembagian bantuan dilakukan dengan cara diantarkan langsung ke rumah penerima, sebagaimana tradisi leluhur Sunda saat berbagi menjelang lebaran.

"Kebiasaan mengumpulkan warga untuk menerima bantuan itu hanya jadi ajang pamer. Contohlah leluhur kita, makanan itu diantar langsung ke rumah yang membutuhkan," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan di Jawa Barat tidak boleh dipaksa memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) di luar ketentuan yang sudah diatur pemerintah. Jika ada ormas atau LSM yang meminta THR ke perusahaan, Gubernur meminta agar ASN yang menghadapinya. "Perusahaan sudah membayar pajak," tegasnya.

Di akhir arahannya, Dedi Mulyadi meminta para kepala daerah untuk bekerja jujur dan transparan kepada rakyat. Ia menekankan bahwa setiap pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan penyediaan air bersih, harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk sumber anggarannya.

"Tuntaskan seluruh kebutuhan masyarakat: air bersih, pendidikan, infrastruktur. Jangan sampai ada yang setengah-setengah," pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, dan kepala daerah lainnya dalam menyerap aspirasi serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk kemajuan daerah masing-masing.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan, pembangunan di Jawa Barat akan semakin inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pewarta :Kang Warsa

Dokumentasi : Ihsan

DOKPIM KOTA SUKABUMI

Pranata Kehumasan

Ross Pristianasari

Lokasi Kegiatan: Kantor Bupati Karawang, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Karawang, Jawa Barat 41314, Indonesia