Salah satu strategi utama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi adalah optimalisasi retribusi parkir melalui sistem baru, serta penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) secara terencana.
Gagasan sistem pelabelan stiker parkir tahunan dan integrasi retribusi ke dalam sistem ERP (Electronic Road Pricing) menjadi sorotan dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) yang digelar pada Kamis, 24 April 2025.
Kegiatan FPD yang dilangsungkan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Sukabumi ini menjadi bagian penting dari rangkaian penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Renstra) 2025–2029.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, membuka secara langsung kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana menyerap aspirasi publik untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik.
“FPD ini bukan sekadar formalitas, tapi ruang terbuka untuk menyamakan langkah dan semangat, menyerap aspirasi, dan merancang rencana strategis yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Bobby dalam sambutannya.
Hadir dalam forum ini antara lain Kepala Dinas Perhubungan, para pejabat struktural Dishub, perwakilan dari Bappeda, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Berbagai masukan dan aspirasi strategis pun mengemuka dalam forum ini, termasuk kebutuhan akan layanan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat, pemanfaatan penerangan jalan berbasis LED untuk mewujudkan “Kota Sukabumi Bercahaya”, serta dorongan terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Revitalisasi pasar tradisional, penataan PKL, dan optimalisasi pengelolaan lingkungan juga menjadi perhatian.
Salah satu hal yang tengah dipetakan adalah revitalisasi kawasan ikonik seperti Jalan Suryakencana dan Lapang Merdeka agar lebih representatif, tertib, dan mendukung aktivitas ekonomi warga.
Tak hanya fokus pada aspek fisik kota, aspirasi untuk memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen kesejahteraan juga disuarakan.
Hal ini sejalan dengan visi IMAN (Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis) yang tengah diusung Pemerintah Kota Sukabumi.
Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pencapaian kemandirian fiskal harus menjadi target bersama. “Kalau kita bisa menyejahterakan warga dari kekuatan kota sendiri, artinya kita mandiri secara fiskal. Target kita, dua tahun ke depan harus menjadi lompatan perubahan,” tegasnya.
Dalam menyambut perubahan itu, pemerintah kota menyiapkan masterplan pembangunan yang menyeluruh. Di antaranya mencakup betonisasi jalan dengan teknologi terbaru, sistem pencahayaan LED yang efisien, serta tata kelola layanan publik yang berbasis data dan kajian lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Tim Percepatan PAD juga dibentuk untuk mempercepat langkah strategis dalam berbagai sektor pendapatan seperti perizinan, retribusi parkir, dan layanan terpadu. Setiap langkah akan dievaluasi secara berkala, dengan target evaluasi awal pada tahun 2026.
Pemerintah berharap sinergi antara pemangku kepentingan—baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat—dapat mempercepat terwujudnya visi besar: Kota Sukabumi yang unggul, bercahaya, dan sejahtera.
Gagasan sistem pelabelan stiker parkir tahunan dan integrasi retribusi ke dalam sistem ERP (Electronic Road Pricing) menjadi sorotan dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) yang digelar pada Kamis, 24 April 2025.
Kegiatan FPD yang dilangsungkan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Sukabumi ini menjadi bagian penting dari rangkaian penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Renstra) 2025–2029.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, membuka secara langsung kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana menyerap aspirasi publik untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik.
“FPD ini bukan sekadar formalitas, tapi ruang terbuka untuk menyamakan langkah dan semangat, menyerap aspirasi, dan merancang rencana strategis yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Bobby dalam sambutannya.
Hadir dalam forum ini antara lain Kepala Dinas Perhubungan, para pejabat struktural Dishub, perwakilan dari Bappeda, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Berbagai masukan dan aspirasi strategis pun mengemuka dalam forum ini, termasuk kebutuhan akan layanan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat, pemanfaatan penerangan jalan berbasis LED untuk mewujudkan “Kota Sukabumi Bercahaya”, serta dorongan terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Revitalisasi pasar tradisional, penataan PKL, dan optimalisasi pengelolaan lingkungan juga menjadi perhatian.
Salah satu hal yang tengah dipetakan adalah revitalisasi kawasan ikonik seperti Jalan Suryakencana dan Lapang Merdeka agar lebih representatif, tertib, dan mendukung aktivitas ekonomi warga.
Tak hanya fokus pada aspek fisik kota, aspirasi untuk memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen kesejahteraan juga disuarakan.
Hal ini sejalan dengan visi IMAN (Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis) yang tengah diusung Pemerintah Kota Sukabumi.
Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pencapaian kemandirian fiskal harus menjadi target bersama. “Kalau kita bisa menyejahterakan warga dari kekuatan kota sendiri, artinya kita mandiri secara fiskal. Target kita, dua tahun ke depan harus menjadi lompatan perubahan,” tegasnya.
Dalam menyambut perubahan itu, pemerintah kota menyiapkan masterplan pembangunan yang menyeluruh. Di antaranya mencakup betonisasi jalan dengan teknologi terbaru, sistem pencahayaan LED yang efisien, serta tata kelola layanan publik yang berbasis data dan kajian lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Tim Percepatan PAD juga dibentuk untuk mempercepat langkah strategis dalam berbagai sektor pendapatan seperti perizinan, retribusi parkir, dan layanan terpadu. Setiap langkah akan dievaluasi secara berkala, dengan target evaluasi awal pada tahun 2026.
Pemerintah berharap sinergi antara pemangku kepentingan—baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat—dapat mempercepat terwujudnya visi besar: Kota Sukabumi yang unggul, bercahaya, dan sejahtera.
Pewarta :Indah Okti
Dokumentasi : Agus Rustiawandi
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari